JAKARTA: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Bintang Puspayoga mengapresiasi keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atas penghentian sementara Sinetron Suara Hati Isteri: Zahra.
"Keputusan KPI tersebut sangat kami apresiasi sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak dari tayangan, yang tidak mendidik dan melanggar hak anak," tutur Menteri PP dan PA, di Jakarta, Sabtu (5/6/2021).
Dia mengharapkan, kasus Sinetron Zahra menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi rumah produksi dan media televisi. Untuk menghasilkan konten atau penyiaran yang mendidik, bermanfaat, serta memberi perlindungan anak dan memenuhi hak-hak anak.
Dikemukakan dengan tegas, setiap tayangan yang disiarkan oleh media elektronik seperti televisi, seyogyanya mendukung program pemerintah dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Terkait pencegahan perkawinan anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pencegahan kekerasan seksual dan edukasi pola pengasuhan orangtua yang benar.
"Pemerintah saat ini tengah berjuang keras mencegah pernikahan usia anak. Sehingga, setiap media dalam menghasilkan produk apapun yang melibatkan anak, seharusnya tetap berprinsip pada pedoman perlindungan anak mendasari semua upaya perlindungan anak," ungkap Menteri PP dan PA dengan tegas.
Dia juga mengingatkan, agar mulai dari proses produksi hingga hasil akhir siap tayang di media, harus memenuhi aspek perlindungan terhadap anak dan perempuan. Orangtua pemeran seharusnya juga bijaksana dalam memilih peran yang tepat dan selektif, sebelum menyetujui peran yang akan dimainkan oleh anaknya.
"Saya minta orang tua sebelum menandatangani kontrak, untuk betul-betul mempelajari skenario yang akan diperankan oleh anak. Apakah ada unsur pelanggaran hak anak dan perempuan atau tidak," tutur Menteri PP dan PA.
Perlindungan terhadap anak, imbuhnya, merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Masukan masyarakat terhadap Sinetron Zahra juga menunjukkan kepedulian, yang sangat tinggi terhadap perlindungan terhadap anak.***