: Pemerintah akan menjadikan Presidensi G20 sebagai momentum untuk membuktikan komitmen dalam meningkatkan literasi di Indonesia.
Demikian dikemukakan, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Didik Suhardi, di Jakarta, Senin (14/3/2022).
Seperti diketahui, berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2019, literasi Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara atau berada 10 negara terbawah dengan tingkat literasi rendah.
“Saya kira kita juga harus mengambil momentum G20 ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam komitmen kita untuk meningkatkan literasi,” terangnya.
Didik menyampaikan, tahun lalu Indonesia sudah berhasil mendaftarkan literasi aksara, yang sebelumnya belum dimiliki Indonesia, yaitu aksara Jawa, aksara Bali, serta aksara Sunda.
“Ini salah satu yang akan kita bawa dalam G20, termasuk saya kira juga bagaimana kita bisa mengisi G20 dengan mempertontonkan pentas seni dan budaya di arena G20. Sehingga, para peserta tahu tentang bagaimana kekayaan Bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Apalagi, lanjutnya, dunia sejatinya telah mengetahui dan mengakui kekayaan bangsa Indonesia, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. UNESCO pun telah mengatakan Indonesia adalah negara super power budaya.
Sistem Kolaborasi
Namun demikian, pemerintah menyadari masih banyak tantangan dalam upaya meningkatkan literasi di Indonesia. Diperlukan kerja sama pentahelix yang melibatkan lima unsur yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, serta media massa.
Didik menegaskan, literasi sangat penting dalam pembangunan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas. Kerja sama pentahelix yang dibutuhkan perlu sebuah sistem, yang dapat mengkolaborasikan semua unsur secara otomatis.
“Jadi, kita akan menciptakan sebuah sistem, sehingga kolaborasi ini bisa dilakukan tanpa harus secara manual. Sistemlah yang nantinya akan membuat orang otomatis berkolaborasi sebagai bagian upaya kita untuk meningkatkan literasi,” tuturnya.
Mantan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan, dengan sistem tersebut orang akan “dipaksa” untuk berkolaborasi. Sehingga, tidak hanya pemerintah tetapi seluruh pihak akan berkontribusi secara merata tanpa mengedepankan ego sektoral masing-masing.
Sebab, ujarnya, tak dinafikkan seringkali masih ada egosektoral ataupun sistem birokrasi, yang justru menghambat upaya percepatan termasuk dalam meningkatkan literasi di Indonesia. Kolaborasi yang tanpa disertai ego sektoral sangat penting, agar kerja sama untuk mencapai tujuan dapat berjalan dengan baik.
“Itu yang akan kita lakukan untuk menghindari silo effect yang hanya mementingkan pencapaian kinerja masing-masing. Tentu kita harapkan kinerja pentahelix bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan literasi bangsa Indonesia,” terangnya. ***