: Pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci mewujudkan kesetaraan gender, menyelesaikan isu-isu perempuan dan anak, di Papua dan Papua Barat, terlebih dalam situasi pandemi Covid-19.
Demikian dikemukakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, dalam Kongres Cendekiawan Perempuan Papua, bertajuk “Peran dan Partisipasi Perempuan Papua dalam Mengisi 77 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia”, di Jakarta, Selasa (22/3/2022).
“Sinar matahari yang menerangi bumi dan memberikan kehidupan dimulai dari timur. Artinya, mulai dari tanah Papua, tapi mengapa menyisakan cahaya yang paling redup di Nusantara ini, untuk perempuan dan anak di tanah Papua," tuturnya.
Data menunjukkan, Papua dan Papua Barat menjadi provinsi dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender yang masih di bawah rata-rata nasional.
Baca Juga: BKKBN: Stunting Harus Menjadi Perhatian Semua, Pemerintah Maupun Swasta, Pusat Maupun Daerah
Menteri PPPA menyebutkan, KemenPPPA telah melakukan berbagai upaya. Untuk meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, utamanya di Papua dan Papua Barat sejak tahun 2015.
“Upaya yang kami lakukan di tanah Papua sejalan dengan kebijakan dan strategi kunci pembangunan pemerintah. Yakni melalui pengarusutamaan gender dengan mengidentifikasi secara kritis dan detail, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki," tetangnya.
Untuk kemudian mengintegrasikannya ke dalam seluruh tahapan pembangunan. Memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal proses dan penerima manfaat pembangunan.
Pada kesempatan itu, Menteri PPPA berharap, Cendekiawan Perempuan Papua dapat memberikan kontribusi yang positif, konstruktif, dan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan Papua.
“Besar harapan kami, kongres Cendekiawan Perempuan Papua ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata. Tapi, dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang tepat," ujarnya.
Untuk menangani isu-isu perempuan dan anak, serta mencegah ketimpangan gender. Maupun berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, berbasis gender terhadap perempuan Papua.
Di bagian lain, Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua, Rosaline Rumaseuw mengatakan, Cendekiawan Perempuan Papua berkomitmen dan siap menjadi mitra pemerintah. Untuk meningkatkan seluruh sektor pembangunan di Papua.
“Cendekiawan Perempuan Papua beranggotakan perempuan yang bekerja di sektor swasta, pemerintah, dunia pendidikan di Papua, luar Papua, bahkan di luar negeri,” tutur Rosaline. ***