JAKARTA: Keinginan Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan warga masyarakat yang merasa dirugikan terkait penyalahgunaan dana desa oleh para kepala desa agaknya berbeda. Masyarakat yang geram menginginkan para pelaku dijebloskan ke dalam tahanan dan dihukum seberat-beratnya.
Jaksa Agung agaknya tidak berpikir demikian. Walau dia menyoroti penggunaan dana desa yang dinilai masih bermasalah, Burhanuddin tetap berharap para kepala desa yang diduga melakukan korupsi dana desa tidak langsung dipidana melainkan ditelaah dulu mens rea atau niat dari kepala desa yang korupsi dana desa itu sendiri. "Ini waktunya bagi kita memberikan bimbingan kepada mereka, jangan langsung dijatuhi hukuman atau setidaknya jangan dilakukan penegakan hukum di situ tapi mari kita bina mereka sehingga ke depan betul-betul dana desa dilakukan untuk kebaikan," kata Burhanuddin di Jakarta, Senin (24/2/2020).
Burhanuddin menjelaskan kepala desa umumnya adalah orang biasa yang dipilih oleh warganya. Mereka umumnya masih belum memahami perihal keuangan negara. Di sisi lain, pertanggungjawaban dana desa dilakukan dengan sistem administrasi negara yang cukup rumit. "Kalau Pemda tidak memberikan kursus pembekalan kepada kepala desa atau sekretaris desa, artinya kepala daerah harus bertanggung jawab untuk itu," jelasnya.
Oleh karena itu pemerintah daerah mestinya berperan memberikan pendampingan bagi kepala desa dalam penggunaan dana tersebut. Jika ada kesalahan maka pembinaan harus dikedepankan sebelum pemidanaan. "Setiap langkah mestinya menimbulkan pembelajaran," kata Burhanuddin.
Di berbagai kabupaten, antara lain di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, sejumlah warga desa mendesak Kejari Kabupaten Samosir agar menjebloskan ke dalam tahanan kades-kades yang menyelewengkan dana desa. Dengan begitu, kades berikutnya tidak berani melakukan hal serupa lagi atas dana desa yang sesungguhnya sangat dibutuhkan desa untuk pembangunan desa itu sendiri.