: Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya percepatan penanganan polusi udara, agar kualitas udara dapat semakin sehat.
Juru Bicara Satgas PPU Pemprov DKI Jakarta Ani Ruspitawati memaparkan kemajuan penanganan polusi udara yang dilakukan hingga Jumat (22/9/2023).
Satgas PPU Pemprov DKI Jakarta terus melakukan operasi pengawasan terhadap cerobong pabrik di wilayah Jakarta. Melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, operasi ini merupakan pengawasan rutin untuk inventarisasi dan pengendalian kontaminasi udara dari sumber tidak bergerak.
Sepekan terakhir, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mendatangi dua industri olahan kelapa sawit yang berpotensi tidak memenuhi baku mutu emisi pada cerobongnya.
Satgas PPU Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penertiban berupa pemadaman sementara sebagian atau seluruh usaha terhadap enam usaha/kegiatan <span;> stockpile <span;> batu bara, baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ataupun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, juga terhadap beberapa perusahaan telah melakukan legal sampling, pengukuran emisi cerobong dan telah dilakukan persetujuan, karena belum sesuai dengan ketentuan.
“Pada tanggal 19 September 2023, kami telah memberikan sanksi administratif kepada perusahaan pengolahan kelapa sawit PT AAJ yang berlokasi di Jakarta Utara karena tidak memenuhi baku mutu untuk parameter opasitas (Tingkat ketebalan asap) pada pengujian kualitas emisi sumber tidak bergerak (cerobong boiler) berbahan bakar batu bara,” kata Ani Ruspitawati, di Jakarta, Jumat (22/9/2023).
Selain itu, pada tanggal 21 September 2023, tim Satgas mendatangi PT SMMI yang berlokasi di Jakarta Timur untuk memeriksa cerobong industri yang berpotensi menjadi pencemar udara di Jakarta. Pengawasan terhadap industri yang berpotensi mencemari udara akan terus dilakukan, katanya. Kemudian, per 22
September Tahun 2023, penggunaan <span;> water mist telah dilakukan di tujuh gedung Pemprov DKI Jakarta, yaitu di lima Kantor Wali Kota dan Balai Kota DKI Jakarta. Untuk di Balai Kota DKI Jakarta, telah dipasang dua water mist , yakni di Blok G dan Blok H Ke
depan, akan segera menyusul beberapa gedung pemerintah lainnya yang juga dipasang water mist.
Baca Juga: Dibentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara di Jakarta
Adapun gedung swasta yang sudah terpasang < kabut air tercatat sebanyak 79 gedung. Rinciannya, Jakarta Pusat sebanyak empat gedung, Jakarta Utara sebanyak empat gedung, Jakarta Barat sebanyak 27 gedung, Jakarta Selatan sebanyak 40 gedung, dan Jakarta Timur sebanyak empat gedung.
“Terkait penyiraman jalan-jalan protokol oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta hingga 20 September 2023, telah dilakukan di 249 lokasi di seluruh wilayah Jakarta, dengan jumlah kendaraan yang digunakan sebanyak 243 mobil dan personel yang dikerahkan sebanyak 976 orang. Penyuraman jalan-jalan ini dilakukan paralel hingga pemasangan water mist sudah dilakukan lebih luas,” ujar Ani.
Untuk kampanye pelaksanaan uji emisi, Ani mengungkapkan, hingga 22 September 2023 pukul 10.00 WIB, terdapat 1.088.487 kendaraan roda empat dan 115.281 kendaraan roda dua yang telah melakukan uji emisi.
Tempat uji emisi telah tersedia di 333 bengkel untuk kendaraan roda empat dengan 936 teknisi dan 108 bengkel untuk kendaraan roda dua dengan 189 teknisi yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta.
Pemprov DKI juga telah menambahkan beberapa lokasi uji emisi secara gratis di tempat-tempat yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, yaitu di Terminal Bus Kampung Rambutan, Terminal Bus Pulogebang, Terminal Bus Kalideres, Terminal Bus Tanjung Priok, Terminal Bus Ragunan, Terminal Bus Grogol , Kantor Wali Kota, dan Terminal Mobil Barang Rawa Buaya.
Tidak hanya itu, papar Ani, PT Astra masih menyediakan bengkel uji emisi gratis bagi Masyarakat di 45 lokasi, dan akan ditambahkan di 12 titik yang baru.
Baca Juga: Tanam Pohon Serentak Bawah Tol Becakayu: Karyawan BPJS Naker Perangi Polusi Udara Ibu Kota
Uji emisi ini diperuntukkan bagi kendaraan usia di atas tiga tahun. “Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus pada perluasan akses bagi masyarakat untuk melakukan uji emisi. Oleh karena itu, kami terus mengajak masyarakat untuk melaksanakan uji emisi bagi setiap kendaraan pribadinya,” tuturnya.
Lebih lanjut Ani menerangkan, tarif disinsentif parkir juga telah dilaksanakan pada 10 lokasi parkir yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kendaraan yang belum atau tidak lulus uji emisi, dan secara bertahap akan diberlakukan pada lokasi parkir yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya.
“Mulai 1 Oktober 2023 seluruh lokasi parkir yang dikelola Pasar Jaya, ada 121 titik lokasi parkir juga akan menerapkan tarif disinsentif parkir bagi kendaran yang belum lulus uji emisi,” tuturnya.
Sebagai upaya mewujudkan Jakarta Hijau, Ani mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan penanaman pohon dan tanaman di berbagai wilayah.