unescoworldheritagesites.com

Antisipasi Serangan Siber Jelang Pemilu, BSSN Sebut KPU Paling Sering Didatangi - News

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra dan Ketum APJII Muhammad Arif saat memaparkan Rakernas APJII di Solo (Endang Kusumastuti)

:  Menjelang Pemilu, Komisi Pemilihan Umun (KPU)  menjadi salah satu instansi yang sering didatangi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ini dilakukan untuk melakukan deteksi dini terhadap ancaman siber KPU.

"Juga website KPU dan seluruh sistem elektronik yang dimiliki oleh KPU, Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),"  jelas Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, di sela-sela Rakernas dan Munaslub  AD/ART APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) di Hotel Alila Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (25/9/2023).

Tahun ini, menurut Ariandi, BSSN juga melakukan Information Technology  Security Assessment (ITSA) untuk  melihat kerawanan sistem elektronik KPU. 

Baca Juga: KWP Award 2023 Akan Digelar untuk Wujudkan Parlemen Modern

Pihaknya berharap ITSA bisa dilakukan  secara berkala sehingga bisa memberikan kematangan dalam keamanan siber.

"Yang kedua, kita bisa melihat celah-celqh kerawanan elektronik yang ada.  Harapan kita kedepan celah-celah ini bisa kita tutup dari hasil ITSA tersebut dan kita berharap tidak ada serangan-serangan siber yang muncul pada KPU," jelasnya lagi.

Dengan melakukan ITSA diharapkan mampu mengantisipasi sejak awal jika terjadi serangan siber.  Menurut Ariandi, ITSA  adalah pekerjaan yang tidak pernah selesai.

Baca Juga: Kepala BP2MI:  Jaga Nama Bangsa, Kuatkan Persatuan di antara para Pekerja Migran Indonesia

"Jarena ibarat sebuah rumah yang kita sampaikan kepada publik bisa saja jendelanya rusak dan kita perbaiki hari ini dan kita yakin bahwa rumahnya tidak bisa di bobol ternyata tiba-tiba atapnya bocor," katanya.

BSSN juga telah membentuk Satgas Pemilu yang sudah mulai bekerja sejak awal tahun 2023. Satgas ini bekerja sejak awal terbentuk dari tahun 2023 hingga selesai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 .

"Untuk bentuk ancaman, ada dua yang paling riil. Yakni sisi teknis dan sosial yang paling banyak. Kita tidak bisa menafikan, tahun 2019 dan sebelumnya ada ibu gak tegur sapa anaknya ketika beda politik, suami istri bercerai karena beda politik,"  katanya lagi.

Baca Juga: Kunjungi Shelter KDEI di Taiwan, Kepala BP2MI Temui 8 Orang PMI Terkendala

Hal-hal tersebut yang dilihat BSSN sebagai salah satu propaganda dan agitasi di media sosial yang  dilakukan kelompok tertentu.  . Dan yang paling diperhatikan adalah ideologi yang tidak ataupun yag bertentangan dan NKRI dan Pancasila.

"Di sisi teknis, BSSN sudah mengeluarkan prediksi ancaman siber  yang sudah kita publish Februari 2023.Pertama terkait kebocoran data atau data breach dan kedua adalah ransomware di samping ancaman siber lainnya," pungkasnya. ***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat