: Sekda Raja Ampat Yusuf Salim membuat pembohongan Publik terkait KTP warga Orang Asli Papua (OAP) Raja Ampat.
Yusuf Salim sebelumnya mengatakan, Pemda Raja Ampat tak bisa bantu perawatan pasien OAP yang tak ber-KTP Raja Ampat.
Masalah muncul karena balita OAP berinisial OM 3 tahun sejak lahir tanpa anus.
Baca Juga: Wartawan itu Pejuang atau Pecundang
Mengingat Orang Asli Papua (OAP) orangtua OM yaitu Alfonsina Drimlol meminta bantu dana ke Pemda Raja Ampat.
Proposal bantuan dana berobat untuk warga OAP itu ditolak Sekda Raja Ampat Yusuf Salim.
Sekda Yusuf Salim tolak dengan alasan Alfonsina Drimlol OAP bukan Penduduk Raja Ampat.
Baca Juga: Tingkatkan Kewaspadaan Terorisme Radikalisme, PT KPI Unit Kasim Gelar Sosialisasi
Setelah dikonfirmasi ke Mey (Alfonsina Drimlol) dia punya KTP Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya diterbitkan tanggal 27 Maret 2023.
Dari sini terbukti bahwa Sekda Raja Ampat Dr Yusuf Salim telah membuat pembohongan Publik.
Menanggapi hal tersebut, Tokoh Pemuda Mat’bat asal Kampung Biga, Hizkia Samagita, SH marah berat.
Baca Juga: Banyak Praktik Diduga Korupsi di Maluku Kini Pejabat Dinas Kominfo Kota Ambon Diperiksa Kejaksaan
Hizkia Samagita tegaskan bahwa Ibu balita tiga tahun yang lahir tanpa anus berinisial OM, Alfonsina Drimlol merupakan perempuan Mat’bat OAP.
Alfonsina lahir dan bertempat tinggal di Kampung Salafen Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya.
Menurut Hizkia Samagita, dalam kondisi yang dialami adiknya Alfonsina Drimlol, Administrasi kependudukan berupa KTP Raja Ampat tidak bisa dijadikan alasan.
Alasan Orang Asli Papua untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Baca Juga: Pagi ini Ketua KPK Firli Bahuri Diperiksa Bareskrim Polri
Pelayanan kesehatan yang sumber dananya dari Dana Otsus.
Apalagi keluhan yang dialami pasien (OM) sangat fatal dan perlu penanganan secara serius.
Prihatin karena informasi yang diperoleh, Ibu OM kekurangan biaya.
Sehingga sejak lahir dengan kondisi cacat. Anaknya tak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut di tanah Papua.
Dari penuturan Alfonsina Drimlol di salah satu media online, ia sudah berusaha agar sang buah hati mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
Baca Juga: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong Lantik Pengurus KPWI 2023 - 2027
OM sempat dilayani di Puskesmas Misool hanya saja minim fasilitas.
Seharusnya OM dirujuk ke Rumah Sakit Umum Raja Ampat untuk penanganan lebih lanjut.
“Berbicara soal berKTP Raja Ampat ini, siapa saja bisa datang dan buat KTP di Raja Ampat. tetapi orang asli Raja Ampat baik yang punya KTP dan yang tidak punya KTP Raja Ampat akan tinggal menetap sampai mati dan dikubur di atas tanah Raja Ampat,” kata Hizkia Samagita.
Untuk itu, terkait sumber dana Otsus yang disebut peruntukannya untuk membiayai kesehatan jangan dilihat saja dari KTP Raja Ampat.
Baca Juga: Peringatan Hari Santri Nasional 2023 di IAIN Sorong Papua Barat Daya
Apalagi dijadikan ukuran. Yang benar masyarakat Raja Ampat yang lebih diutamakan.
Karena Dana Otsus untuk Orang Papua yang berada di Kabupaten Raja Ampat.
Balita berumur 3 tahun tidak memiliki Anus sebagaimana bayi normal lainnya.
Bantuan Robert Kardinal
Kasus ini viral di media sosial dan banyak pihak prihatin termasuk anggota DPR RI Robert Joppy Kardinal.
"Kami langsung menghubungi pasien dan orangtuanya. Kami segera memberikan bantuan dana untuk perawatan balita OM 3 tahun itu ke luar Papua," kata Kardinal.
Menurut Kardinal masalah kesehatan OAP sudah tertuang dalam UU Otsus Papua.
Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka Nyatakan Siap Sebagai Duta Golkar jadi Bacawapres dampingi Bacapres Prabowo
"Tidak ada alasan untuk menampikkan permintaan biaya dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan OAP," katanya.
Sekretaris Daerah Raja Ampat Yusuf Salim mengklarifikasi bahwa orangtua ibu dari OM orang Raja Ampat namun tidak memiliki KTP Raja Ampat.
Dan saat ini bertempat tinggal dan menjadi penduduk Kota Sorong.
Menurut Sekda Raja Ampat, Bantuan kesehatan kepada warganya selalu direspon dengan cepat sesuai SOP dengan syarat utama Ber- KTP Raja Ampat.
Hal ini dikarenakan sumber dana untuk bantuan kesehatan bersumber dari dana Otsus yang digunakan untuk Masyarakat Raja Ampat.
Baca Juga: Pengabdian TNI Polri, Pangkoarmada III Pimpin Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Akabri 91
Pernyataan Sekda Yusuf Salim itu menuai protes keras dari masyarakat yang hidup di tanah Papua. ***