: Dandim 0507/Bekasi, Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, menyampaikan bahwa kantor Kodim dan Koramil di wilayahnya mendapat instruksi untuk berperan sebagai posko pengaduan terkait anggota TNI yang dianggap tidak netral menjelang tahun politik 2024. Ia menekankan pentingnya laporan melalui posko tersebut.
"Laporkan ke saya, laporkan ke Koramil, laporkan ke kantor-kantor TNI agar kita bisa langsung melakukan tindakan disiplin," tegasnya saat berbincang dengan awak media, Rabu (22/11/2023).
Rico mengatakan, langkah ini diambil untuk memastikan netralitas TNI selama proses pemilu, dengan tujuan menciptakan kondisi yang kondusif dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Dilantik Presiden Jokowi: Resmi Sudah, Jenderal Agus Subiyanto Panglima TNI
Rico juga menyoroti kewajiban TNI untuk tidak memihak kepada calon politik, sesuai dengan ketentuan undang-undang.
"Kita (TNI) harus mendukung tahun politik ini untuk menjaga kondisi yang kondusif, damai dan masyarakat bisa berpartisipasi dalam bentuk pengawasan terhadap netralitas TNI," ujar Rico.
Menurut Rico, anggota TNI telah diikat oleh kontrak berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Netralitas TNI.
"Setiap anggota kita sudah diberikan pegangan untuk netral di tahun politik. Jadi, anggota TNI tidak boleh menyambut caleg maupun capres," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti TNI dan Polri dalam Pemilu 2024 untuk tidak berpolitik praktis.
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E, M.M. didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., memimpin Kick Off Posko Pengaduan Netralitas TNI pada Pemilu 2024, di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).
Dalam sambutannya, Panglima TNI mengatakan, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, menjadi perhatian yang besar bagi seluruh bangsa Indonesia.
TNI tetap teguh pada komitmen untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung.***