: Arif Susanto, analis politik dari Exposit Strategic, menyoroti potensi dampak keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, terhadap netralitas alat negara dalam Pemilu.
Menurutnya, potensi ini tidak hanya bersifat disengaja, tetapi bisa mempengaruhi netralitas alat negara secara tidak langsung.
Arif menekankan kemungkinan adanya pegawai instansi pemerintah yang mengidolakan Jokowi dan merasa membantu Jokowi sesuai dengan keinginan pribadi mereka.
Baca Juga: Piala Dunia U-17, Puluhan Suporter Asal Mali Datang ke Stadion Manahan Dukung Tim Kesayangan
Arif mengkhawatirkan bahwa terus berlanjutnya pencalonan Gibran dapat menyebabkan kehilangan ruh politik berkeadilan bagi bangsa Indonesia.
Ia menegaskan bahwa jika situasi ini dibiarkan, Indonesia dapat terjebak dalam gaya lama di mana nepotisme dianggap normal, dan pelanggaran etika dianggap dapat diterima selama tidak melanggar hukum.
Arif meyakini bahwa hindari potensi konflik kepentingan dapat diatasi jika Jokowi bersikap sebagai seorang negarawan.
Meskipun Arif mempertanyakan sikap kenegarawanan Jokowi, termasuk Gibran dan Prabowo, ia berpendapat bahwa baik Jokowi, Prabowo, Gibran, maupun seluruh ketua partai yang mendukung pencalonan Prabowo-Gibran tidak memiliki karakter sebagai seorang negarawan, sejalan dengan pandangan Anwar Usman.
Baca Juga: Jelang Musim Hujan Heru Budi Tinjau Pengerukan Lumpur Kali Ciliwung
Menurut Arif, hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan mereka menghindari potensi konflik kepentingan dan pandangan bahwa konflik kepentingan adalah sesuatu yang wajar dan dapat diterima.
Arif menegaskan bahwa majunya Gibran sebagai calon presiden ketika Jokowi masih menjabat melanggar prinsip keutamaan.
Ia membedakan antara tuntutan kepantasan bagi rakyat biasa dan tuntutan keutamaan bagi para pemimpin, yang mencakup kesiapan para pemimpin untuk menghindari potensi konflik kepentingan.
Peran Bawaslu dalam Mengawasi Potensi Penyalahgunaan Alat Negara
Khairunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menegaskan pentingnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk lebih aktif dalam mengawasi potensi penyalahgunaan alat-alat negara.