: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan penganugerahan Memori Kolektif Bangsa (MKB) berdasarkan hasil sidang pleno Dewan Pakar MKB pada 17 November 2023.
Arsip yang diumumkan dan ditetapkan sebagai MKB terdiri atas, pertama, arsip Dewan Perancang Nasional dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1958-1969 yang diusulkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Duta Arsip, Rieke Dyah Pitaloka.
Kedua arsip Kartini: Perjuangan Kesetaraan Gender. Ketiga, arsip pendirian ASEAN 1967-1976 dan keempat, arsip Syekh Yusuf al Makassari al Bantani (1626-1699). Arsip kedua sampai dengan keempat ini disimpan di ANRI dan saat ini beberapa sedang dalam proses penominasian menjadi Memory of the World (MoW).
Menurut Pelaksana Tugas Kepala ANRI, Imam Gunarto, arsip yang ditetapkan dan diregistrasikan sebagai MKB yang berasal dari kementerian/lembaga, instansi, komunitas ataupun perseorangan merupakan arsip yang bernilai guna dan memiliki signifikansi nasional.
“Selamat kepada Bappenas dan Ibu Rieke karena register MKB ini diberikan terhadap arsip bernilai kebangsaan, sehingga ANRI memberikan penghargaan atas dedikasinya mempreservasi arsip yang bernilai kebangsaan,” terangnya.
Ditambahkan olehnya, bahwa dahsyatnya nilai-nilai yang ada dalam arsip bernilai kebangsaan juga dapat ditunjukkan dengan berhasil ditetapkannya Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Oleh karena, perjuangan yang telah dilakukan Ratu Kalinyamat dapat ditunjukkan salah satunya dengan arsip yang ada.
ABaca Juga: Perbatasan Jadi Saksi Inisiatif Baru: ANRI dan BNPP Hadirkan Galeri Arsip dan JIKN
Sementara itu, Sekretaris Utama Bappenas, Teni Widuriyanti menyampaikan bahwa arsip Dewan Perancang Nasional dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1958-1969 adalah hal penting dan strategis bagi bangsa Indonesia, sehingga kita dapat memperoleh pengetahuan runutan proses perencanaan pembangunan Indonesia.
“Dokumen tersebut tersimpan di perpustakaan pribadi Ibu Rieke dan memiliki kesinambungan dengan dokumen yang disimpan di Bappenas. Momentum ini menjadi kebanggaan, karena aset intelektual ini tersimpan di Bappenas dan disimpan di perpustakaan Ibu Rieke, serta menjadi referensi untuk pembangunan Indonesia mendatang. Semoga penghargaan ini menjadi inspirasi bagi instansi lain karena turut andil menjaga arsip yang menjadi aset intelektual, sumber pengetahuan, dan pengembangan kapasitas institusi,” ungkapnya.
Baca Juga: Bersiap Pindah IKN, ANRI Bantu Tata Arsip MA
Senada halnya dengan yang disampaikan Teni, Rieke mengungkapkan bahwa arsip Dewan Perancang Nasional dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1958-1969 memuat rincian cetak biru (blue print) pembangunan pertama Indonesia.
“Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dirancang oleh Depernas yang beranggotakan perwakilan dari Tanah Air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kebijakan pembangunan dibagi dalam 8 bidang. Setiap bidang dibagi menjadi 19 bidang terperinci. Seluruh bidang terperinci dijabarkan ke dalam 80 sektor pembangunan. Hasil pleno terakhir Depernas, Juli 1960, dituangkan dalam Naskah Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1960-1969. Naskah tersebut semula terdiri atas 5.100 halaman, setelah dicetak dalam buku menjadi 4.647 halaman,” terang Rieke.
Baca Juga: Penataan Arsip Instansi yang Akan Pindah IKN, Plt. Kepala ANRI Tinjau Arsip KPK