: Anggota Komisi X DPR RI Robert Joppy Kardinal mengatakan ia memantau penyerapan dana Program Kartu Indonesia Pintar di Universitas Muhammadiyah Sorong.
Komisi X DPR RI dan Kemendikbudristek mengawal penuh pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2023.
Dikatakan Robert untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya Program KIP sudah berjalan baik hanya sedikit terkendala di pencairan.
Baca Juga: Pesta Rakyat Simpedes 2023 di BRI BO Manokwari Meriah
Intinya. Kader Golkar Robert Joppy Kardinal itu mengecek pengguna KIP Universitas Muhammadiyah (UNAMIN) Sorong Kota Jumat (22/12/2023).
Acara ini dihadiri Wakil Rektor (Warek) I M Iksan Badarudin, Warek IV Irman Amri, perwakilan dekan dan kaprodi mahasiswa dan orang tua wali.
“Ini program (PIP dan KIP) menurut saya sangat realistis dan relevan. Terutama untuk menjangkau masyarakat di daerah-daerah," kata Kardinal.
Bahkan, Kardinal berharap program PIP (dan) KIP ini bisa menjadi solusi bagi sebab putusnya sekolah terutama dari jenjang SMP ke SMA, termasuk juga dari MA ke perguruan tinggi,” kata Robert Joppy Kardinal.
Berdasarkan informasi yang ia terima dari konstituennya, baik PIP dan KIP, pelaksanaannya mengalami sejumlah kendala, salah satunya terkait administrasi.
Akibat masalah tersebut, menyebabkan pencairan dana yang tidak tepat waktu.
"Perlu dievaluasi sejauh mana mereka (para penerima PIP dan KIP) yang sudah mendapatkan manfaat PIP dan KIP," ujarnya.
Baca Juga: Bikin Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat RU VII Kasim Kembali Raih Proper Predikat Emas Ke-3
Diketahui akhirnya KIP memang menjadi solusi bagi keberlanjutan sekolah anak Indonesia.
"Saya berharap program PIP dan KIP ini di 2023 itu benar-benar lebih baik dan harus terus dilakukan evaluasi dan perbaikan,” kata politisi Fraksi Partai Golkar Robert Joppy Kardinal.
Sebagai informasi, baik KIP dan PIP merupakan program yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek agar para siswa yang terkendala finansial bisa tetap sekolah.
Mengenai PIP, program ini berupaya memberikan bantuan keuangan kepada para siswa yang membutuhkan berdasarkan usulan pihak sekolah.
Usulan tersebut berlandaskan pada pekerjaan dan penghasilan orang tua yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang nantinya diajukan ke Kemendikbudristek.
Sedangkan KIP, program ini dikhususkan untuk para anak-anak yang memiliki orang tua kurang mampu.
Dalam bincang-bincang dengan wartawan menyampaikan sejumlah hal. Seperti.
"Kedatangan saya pada masa reses ini berkaitan fungsi kontrol di Komisi X DPR RI. Saya datang untuk melihat perkembangan pencairan dana-dana KIP di Unamin Sorong," kata Kardinal.
Baca Juga: Kiriman Sampah Pengaruhi Kebersihan Laut Wisata Raja Ampat
Menurut Kardinal, ternyata memang ada beberapa persoalan pada pencairannya tapi mudah-mudahan bisa diatasi ke depan.
Pada kesempatan pertemuan itu orang tua, mahasiswa wakil rektor hingga para dosen menyatakan bangga kepada kader Golkar Robert Joppy Kardinal.
Politisi kawakan Partai Golkar ini menjelaskan, kuota dana aspirasi KIP untuk mahasiswa pada 2023 ini berjumlah 500 orang.
Kemudian total 1.250 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi telah mendapatkan program ini.
"Untuk SD sampai SMA/SMK, realisiasi hampir 60.000 orang," katanya.
Robert Joppy Kardinal berharap bantuan KIP untuk mahasiswa di Provinsi Papua Barat Daya semakin banyak kuotanya.
Kardinal sepakat dengan Warek IV Unamin Sorong yang menyampaikan mengenai kebijakan untuk Orang Asli Papua (OAP).
"Ini benar karena Undang- Undang Otsus itu memang membenarkan untuk afirmasi tersebut," katanya.
"Kedatangan saya pada masa reses ini berkaitan fungsi kontrol dalam hal ini di Komisi X DPR RI. Saya datang untuk melihat perkembangan pencairan dana-dana dan ingin tahu ada persoalan apa saja," ujar Kardinal.
Baca Juga: BRI RO Jayapura Terobos hingga Pelosok Tanah Papua
Ternyata memang ada beberapa persoalan pada pencairannya tapi mudah-mudahan bisa diatasi, demikian Robert Joppy Kardinal.
Robert Joppy Kardinal berharap bantuan KIP untuk mahasiswa di Provinsi Papua Barat Daya semakin banyak kuotanya.
Ia juga sepakat dengan Warek IV Unamin Sorong yang menyampaikan mengenai kebijakan untuk Orang Asli Papua (OAP).
"Ini benar karena Undang- undang Otsus itu memang membenarkan untuk afirmasi tersebut," katanya.
Sementara itu, Wakil Rektor I Unamin Sorong M Iksan Badarudin berterima kasih kepada Robert Jopy Kardinal karena kampusnya mendapat kuota( KIP).
Penerima program tersebut diharapkan mempergunakan sebaik-baik bagi kepentingan perkuliahan.
"Bantuan KIP kepada mahasiswa di sini Unamin sebesar Rp7,5 juta per semester ini selama empat tahun," kata M Iksan Badarudin.
Sementara itu sejumlah orang tua mahasiswa dan siswa meminta program KIP ini berlanjut.***