: Indonesia hadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Swiss, dengan fokus pembahasan tantangan dan peluang digitalisasi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan manajemen algoritma untuk dunia kerja.
Pada Pertemuan Tingkat Tinggi Swiss itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi yang mewakiili Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kebijakan adaptif di era digitalisasi.
Pertemuan Tingkat Tinggi Swiss, yang berlangsung di Jenewa, Swiss, Senin (11/3/2024) itu, Infonesia berkomitmen terhadsp kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif.
"Indonesia berkomitmen terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan memahami pentingnya mengadopsi kemajuan teknologi, sambil melindungi hak dan kesejahteraan angkatan kerja," terang Sekjen Anwar.
Sekjen Anwar mengatakan, digitalisasi telah merevolusi pasar tenaga kerja, mengubah organisasi kerja, struktur pekerjaan, dan sifat pekerjaan itu sendiri. Digitalisasi, lanjutnya, memberikan peluang untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas.
Dia mengemukakan, Indonesia telah secara proaktif menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif sebagai respons atas tantangan digitalisasi.
Hal itu, dilakukan untuk memastikan pengembangan berkelanjutan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, bahwa pekerja dilengkapi dengan keahlian dan kompetensi yang diperlukan untuk berkembang dalam ekonomi digital.
"Ini penting untuk menciptakan kebijakan inklusif yang mempromosikan manajemen talenta dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu, untuk berkontribusi pada angkatan kerja," tuturnya.
Pada forum itu, Indonesia menganjurkan kerangka regulasi yang melindungi hak karier individu pekerja, memastikan martabat mereka, pemenuhan diri, dan perlakuan yang adil di era digital.
Selain itu, Indonesia juga mengajak semua bangsa untuk bergabung dalam upaya ini, untuk menciptakan masa depan kerja yang inklusif, tangguh, dan adil bagi semua.
Sebagai informasi, pada pertemuan itu, melibatkan para ahli terkemuka. Keterlibatan para ahli bertujuan untuk memberi informasi kepada Badan Eksekutif (GB) ILO tentang perkembangan terbaru dan memberikan ide-ide untuk penelitian dan diskusi lebih lanjut.***