unescoworldheritagesites.com

Indonesia dan Tiongkok Perdalam Kerja Sama Bidang Investasi dan Ketenagakerjaan - News

Wanenaker Afriansyah Noor (kanan) danKetua Dewan Legislatif Kongres Provinsi Rakyat Hunan, Zhang Jianfe (kiri).i

: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Pemerintah Provinsi Hunan berupaya memperdalam kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok pada bidang investasi dan ketenagakerjaan.
 
Pembicaraan kerja sama investasi dan ketenagakerjaan itu, dilakukan saat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menerima kunjungan Wakil Ketua Dewan Legislatif Kongres Provinsi Rakyat Hunan, Zhang Jianfei di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
 
Wamenaker mengatakan,  kerja sama investasi dan ketenagakerjaan, yang dibahas dengan utusan RRT itu adalah terkait pengembangan program pelatihan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagi praktisi ketenagakerjaan yang relevan dengan kebutuhan industri di kedua negara.
 
 
"Hal ini dapat mencakup pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam pertukaran informasi dan regulasi, metode, dan pengembangan pelayanan publik berbasis IT," terang Wamenaker.
 
Pada pertemuan itu, Kemnaker dan Pemerintah Provinsi Hunan juga membahas tentang peluang kerja sama dalam bidang inovasi dan teknologi. Termasuk tentang transfer teknologi, penelitian bersama (jointresearch) antara Kementerian dan Pemerintah Provinsi Hunan. Misalnya, pada aspek peningkatan kualitas pelayanan publik.
 
Pembahasan lainnya terkait upaya mendorong investasi dan kewirausahaan di sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja, dengan memberikan dukungan kepada perusahaan-perusahaan lokal maupun asing yang ingin berinvestasi atau berbisnis di kedua negara.
 
 
Sebab, kata Wamenaker, saat ini struktur demografi Indonesia yang didominasi oleh populasi muda memberikan keunggulan kompetitif dalam hal SDM yang produktif dan inovatif. 
 
"Indonesia memiliki potensi dalam penyediaan tenaga kerja terampil di berbagai sektor, termasuk teknologi informasi, manufaktur, dan jasa. Yang dapat menarik investasi dalam pengembangan industri dan layanan," tuturnya. 
 
Pemerintah Indonesia, ujarnya, juga menetapkan standar kerja, upah minimum, serta jaminan sosial. Untuk melindungi hak-hak tenaga kerja, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkelanjutan.***
 
 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat