: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H, membuka Pelatihan dan Pemagangan sektor pariwisata hasil kerjasama Disnakermobduk Aceh dengan LPKN Mataram di Hotel Idoop, Senin (20/05/2024).
Pelatihan yang telah berjalan selama tiga tahun atau sejak tahun 2022 ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi generasi muda agar siap memasuki dunia kerja, terutama di sektor pariwisata. Kegiatan pembukaan ini dihadiri oleh Kadisnakertrans Kota Mataram, Lalu H. Rudi Suryawan, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Kelembagaan Disnakermobduk Aceh, Taswir, ST., M.Si., dan Kepala Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas Disnakermobduk Aceh, Veraningsih, S.Tp.
“Potensi sektor pariwisata yang dimiliki NTB menjadi salah satu alasan dipilihnya NTB sebagai lokasi pelatihan. Selain itu, budaya NTB dan Aceh tidak beda jauh, terutama culture islaminya,” ujarnya.
Baca Juga: Disnakertrans NTB Gelar FGD Penerapan Norma 100 di Perusahaan
Pada kesempatan itu, Aryadi menyampaikan bahwa awal bulan Mei ini, Disnakertrans NTB telah melepas 58 peserta pemagangan ke Jepang dan sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan di Jepang, serta saat ini sedang mengikuti orientasi di Cevest Bekasi.
"Permintaan magang dari perusahaan-perusahaan Jepang untuk pemuda-pemudi asal NTB meningkat terus setiap tahunnya. Bahkan setelah magang mereka akan mengikuti program Specified Skilled Workers (SSW). Hal ini menunjukkan peserta magang Jepang asal NTB memenuhi standar perusahaan Jepang," ungkap Aryadi.
Baca Juga: Menaker: Program Desmigratif Keren, Layak Dilanjutkan
Walaupun daerahnya kecil, Provinsi NTB merupakan pengirim PMI terbanyak ke-4 di seluruh Indonesia. Jumlah PMI NTB di luar negeri sebanyak 589.023 orang yang tersebar di 108 negara penempatan dengan 19 negara favorit. Sebanyak 16% dari angkatan kerja adalah PMI.
"Sebagai lumbung PMI, tentu saja banyak permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, selama tiga tahun terakhir saya melakukan gebrakan di Disnaker untuk mengurangi kasus PMI non prosedural. Salah satunya adalah menyiapkan kompetensi CPMI. Lembaga Pelatihan harus kredibel, terakreditasi, memiliki jaringan (link) untuk pasar kerja dalam dan luar negeri, dan infrastruktur lengkap. Jika tidak punya link, lembaga pelatihan hanya akan menambah pengangguran," terang Aryadi.
Karena itu, pada tahun 2021 Disnakertrans NTB meluncurkan program inovasi "Pepadu Plus", yaitu mewajibkan lembaga Pelatihan Kerja (LPK)/LPK-Swasta membangun kerjasama dengan perusahaan dalam dan luar negeri agar lulusan pelatihan bisa langsung terserap, sehingga dapat mengurangi pengangguran yang akan berdampak pada masalah-masalah lainnya.