: Mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi merupakan hal yang wajar dan keharusan yang perlu dilakukan demi menjaga stabilitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi perhatian utama di Pemkot Bekasi yang beberapa bulan lalu melakukan mutasi dan rotasi di bawah kepemimpinan Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhiyanto. Langkah tersebut diambil sebagai upaya membenahi birokrasi Kota Bekasi.
Ketua PC GP Ansor, Hasan Mukhtar, menyatakan bahwa mutasi dan rotasi merupakan bagian dari evaluasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
"Ketika pimpinan melihat dan menilai ada stabilitas pelayanan yang kurang baik, maka mutasi dan rotasi adalah langkah wajar yang perlu dilakukan, selama mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ujar Hasan Mukhtar kepada , Kamis (23/5/2024)
Baca Juga: Masyarakat Diajak Dukung Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Sebagai Solusi Atasi Kemacetan
Ia juga menambahkan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB No. 19/2023, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat melakukan mutasi/rotasi pejabat pimpinan tinggi yang menduduki jabatan belum mencapai dua tahun berdasarkan sejumlah pertimbangan.
"Langkah ini sangat mendukung stabilitas dan efektivitas pelayanan publik," lanjut Hasan Mukhtar.
"Kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh PJ Wali Kota Bekasi. Jangan sampai ada kekosongan jabatan yang bisa berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat Kota Bekasi," pungkas Hasan Mukhtar. ***