: Penting untuk dilibatkan para aktivis Jakarta menjadi Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyelamat Air Tanah Dalam, sehingga badan ini akan memiliki sumberdaya untuk mengawasi penyedotan/pemakaian air tanah dapat diawasi secara ketat agar penurunan permukaan tanah di Jakarta bisa diminimalisasi.
Dukungan pembentukan Satgas Penyelamatan Air Tanah Dalam itu disampaikan aktivis senior Budi Siswanto, penggiat lingkungan hidup Ferly Sahadat, Caleg DPRD DKI dari PSI terpilih, Shinta Yosepina Simanjuntak, politisi Golkar Ashraf Ali (mewakili Ketua DPD I Partai Golkar Ahmed Zaki Iskandar), dan Direktur Pelayanan PAM Jaya Syahrul Hasan.
"Perlu ada lembaga ( Tim Satgas) yang diberi kewenangan penuh, punya payung hukum yang kuat seperti Perda dan Pergub agar Tim Satgas memiliki kewenangan yang penuh menyelamatkan air tanah dalam di Jakarta," ujar HM Ashraf Ali saat menjadi Narasumber Diskusi Publik Poros Rawamangun dengan tema Jakarta Tenggelam Krisis Air Tanah di Gedung KNPI DKI Jakarta, Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (12/6/2024).
Baca Juga: Peduli Lingkungan Hidup, Aktivis Poros Jakarta Gelar Diskusi Publik Ancaman Jakarta Tenggelam
Sementara itu, aktivis senior Budi Siswanto menyoroti, ironisme yang terjadi. Di satu sisi Pemprov DKI Jakarta berupaya meminimalisasi terjadinya penurunan permukaan muka tanah, namun sisi lainnya tidak dibarengi dengan penegakan Pergub Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.
Faktanya dari sekitar 4.000 an gedung pencakar langit di Jakarta, yang dipastikan memiliki sumur artesis tapi cuma 200-an unit gedung tinggi yang dalam proses mengajukan izin penggunaan sumur artesis.
Diskusi dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup dan merayakan HUT Ke-497 Kota Jakarta adalah kegiatan juga dihadiri aktivis dan pemuda Jakarta yang peduli lingkungan.
Baca Juga: Poros Rawamangun, Apresiasi Kinerja PAM Jaya, BUMD Lain Diminta Banyak Belajar
Budi Siswanto yang akrab dipanggil Busis menegaskan dari 4 ribuan gedung di Jakarta, termasuk apartemen dan rusun, tapi cuma 200-an yang mengurus izin penggunaan air tanah, mengesankan adanya pembiaran dari Pemprov DKI dalam penggunaan air tanah.
"Mestinya Pemprov DKI Jakarta menegakkan Perda DKI No 93 tadi untuk pengendalian air tanah guna meminimalisasi penurunan permukaan tanah," kata Busis yang pernah menjadi Komisaris pada dua BUMD DKI Jakarta yakni PT JXB dan PT PAL.
Ketua Poros Rawamangun Rudy menambahkan bahwa banyak apartemen maupun rusun melakukan praktik ilegal mengoplos air PAM Jaya dengan air tanah.
Baca Juga: Poros Rawamangun Dampingi Korban Gangguan Ginjal Akut Bakal Mengadu ke Unicef dan WHO
"Mereka mengoplos dengan perbandingan air PAM Jaya 3 kubik, air tanah 7 kubik. Tapi dijual dengan harga sama persis dengan PAM Jaya," kata Rudy sambil menggarisbawahi bahwa penggunaan air tanah ilegal sangat marak sehingga mengakibatkan percepatan penurunan permukaan tanah Jakarta.
Untuk itulah Poros Rawamangun mendesak Pemprov agar membentuk Satgas Penyelamat Air.
"Mumpung di sini ada Ibu Shinta Yosepina jika sudah dilantik sebagai Anggota DPRD DKI periode 2024-2029 agar turut memperjuangkan pembentukan satgas tersebut," kata Rudy langsung ditanggapi Yosepine.
"Nanti saya siap memperjuangkan lahirnya satgas tersebut demi melestarikan lingkungan," kata Shinta Yosepina, politisi PSI Jakarta.
Syahrul menambahkan bahwa PAM Jaya sangat menaruh perhatian terhadap pelestari lingkungan yang memberikan kontribusi pada keberadaan air sungai dan lingkungan yang menjadi bahan baku air bersih.
"Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan semua makhluk yang tak tergantikan. Kalau menyangkut makanan pokok misalnya beras bisa diganti dengan sagu, kue, atau lainnya. Tapi kebutuhan air tak diganti benda lain. Jadi, begitu pentingnya keberadaan air sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga dan dikendalikan," ucap Syahrul mewakili Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin.
Syahrul menambahkan, sambungan air perpipaan yang sudah tersambung mencapai 12.000 Km. Namun mencakup 65 an persen kebutuhan di Jakarta.
"Target kami tahun 2030 sudah 100 persen warga Jakarta terlayani air perpipaan PAM Jaya," kata Syahrul.***