: Dana hibah yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta untuk penyelengaraan Pemilihan Umum ( Pemilu) 2024 disoal.
Lembaga Swasda Masyarakat Poros Rawamangun menemukan data valid terkait carut marutnya penggunaan anggaran negara untuk pembiayaan pesta demokrasi, Rabu (14/2/2024).
"Investigasi kami di Dapil VII Jakarta ( Meliputi Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak), anggaran Pemilu digunakan secara ugal-ugalan, ditingkat PPK dan PPS yang berkongkalikong dengan oknum KPUD Jakarta Selatan, dan diketahui oleh oknum KPUD DKI," ujar Ketua Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto kepada , Senin (25/3/2024).
Baca Juga: Potensi Penyalahgunaan Dana Hibah RT/RW di Bekasi, Ada Potongan 20 %?
Padahal, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penggunaan Anggaran Hibah Daerah yang dilaksanakan bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) di beberapa provinsi di Indonesia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana hibah daerah untuk KPUD.
Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan penggunaan anggaran hibah daerah yang transparan dan efektif demi suksesnya Pemilu Serentak 2024.
Rudy Darmawanto meminta transparansi dari KPUD DKI Jakarta tidak hanya sekedar slokan saja, namun benar- benar dilakukan. "Kejati harus melakukan penyelidikan terkait penggunaan anggaran oleh KPUD hingga PPK dan PPS," katanya.
Baca Juga: Ketua DPR Papua Barat Desak DKPP RI Tindak Tegas Komisioner KPUD Maybrat Atas Kejahatan Pemilu
"Dana Hibah untuk KPUD DKI itu harus dipastikan keberadaanya jangan membuat sesuatu menjadi misteri, apalagi ada kabar atau rumor dana hibah tersebut di simpan di Bank Daerah Lain sementara Dana Hibah tersebut diperuntukan kepentingan DKI Jakarta kan harusnya di Bank DKI bukan di bank lain,"ucap Rudy.
Dikatakan hal ini sebagai komitmen seluruh jajaran dan masyarakat Jakarta untuk saling membesarkan usaha-usaha BUMD Provinsi DKI Jakarta.
“Bila itu benar rumor bahwa Dana Hibah KPUD DKI Jakarta yang disimpan di Bank Daerah Lain berarti ada sesuatu, dan ketua KPUD DKI Jakarta harus melakukan klarifikasi,” kata Rudy lagi.