SUARAKARYA ID: Carut marut Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai sistem zonasi atau pembagian wilayah yang dilaksanakan Dinas Pendidikan (Disdik) masih menjadi masalah di DKI Jakarta.
Sistem ini perlu disempurnakan. Sebab, banyak calon peserta PPDB yang zonasi tempat tinggalnya hanya ratusan meter (satu RT dan RW) dengan sekolah negeri favorit, tidak diterima masuk ke sekolah tersebut. Berbagai alasan disampaikan oleh pihak sekolah, termasuk umur si siswa belum mencukupi dan lain- lain.
Merespon hal itu, Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Golkar terpilih H Ramly Hi Muhamad mengusulkan agar Pemprov DKI (Dinas Pendidikan) dan DPRD periode 2024- 2029 segera mencari solusi, khususnya untuk menambah daya tampung siswa dan memperbaikin kualitas gedung- gedung sekolahnya.
"Saya akan mengusulkan agar Pemprov DKI bersama DPRD memberikan bantuan dana APBD untuk pembangunan gedung- gedung sekolah Tsanawiyah dan Aliah swasta yang dikelola yayasan- yayasan kecil bisa membangun gedung sampai lantai 3-4," kata Ramly H Muhamad kepada , Rabu (26/6/2024).
Lebih lanjut Ramly menambahkan,dengan dibantu biaya pembangunan gedung sekolah, maka akan menjadi solusi terhadap keterbatasan daya tampung sekolah- sekolah negeri.
Mengapa yayasan kecil harus dibantu?. Karena sebagian besar orang tua siswa yang sekolah di Tsanawiyah dan Aliah swasta adalah mereka yang kurang mampu secara ekonomi.
Baca Juga: Data Kependudukan Sesuai, Dukcapil Turut Terlibat Dalam PPDB DKI
"Mereka kan harus kita bantu agar anak-anaknya bisa mimpi menjadi Gubernur, Anggota DPRD dan lain- lain. Nah yayasan- yayasan besar seperti. Al Azhar, Marsudirini, Tarakanita, Penabur dan lain tidak perlu dibantu karena mereka orang-orang kaya," katanya.
Lebih lanjut Ramly menambahkan, saat ini sekolah Islam dikelola yayasan kecil, ada di bawah binaan Kawil Kementerian Agama RI DKI Jakarta.
"Ke depan sekolah- sekolah Islam itu bisa dibantu pembangunan gedungnya, buku-bukunya, kesejahteraan gurunya dan lain- lainnya harus kita perhatikan. Karena orang tua siswa itu juga bayar pajak, " kata Ramly. ***
Baca Juga: Dewan Nilai Pelaksanaan PPDB DKI Pantas Diberi Jempol