: Cegah penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural, Pemerintah Indonesia, terus memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan penempatan.
Penguatan langkah-langlah, untuk pencegahan penempatan PMI nonprosedural tersebut melibatkan berbagai lintas instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengatakan, Kemnaker selaku pemegang kebijakan pelindungan PMI terus melakukan langkah-langkah terukur untuk mencegah penempatan PMI secara nonprosedural.
"Serta tegas mengambil tindakan hukum terhadap pelaku penempatan PMI nonprosedural, baik perorangan maupun korporasi," ujar Wamenaker, pada konperensi pers, di Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Selama ini, lanjutnya, Kemnaker hanya memberi sanksi ringan, dan hanya mencabut atau skorsing. Tapi, sekarang akan membuat efek jera kepada mereka yang melakukan (penempatan PMI secara nonprosedural).
Wamenaker mengatakan, selain sanksi yang mengandung efek jera. Beberapa langkah dilakukan pemerintah, untuk mencegah penempatan PMI secara nonprosedural.
Antara lain memaksimalkan tugas Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang tersebar di 25 lokasi embarkasi dan debarkasi PMI; mendorong Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap proses penempatan PMI; melakukan edukasi kepada semua pihak baik masyarakat, pemerintah, dan Calon PMI; serta memperkuat tugas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja, untuk melayani proses penempatan tenaga kerja berjalan secara mudah dan bermartabat.
Selain itu, langkah lainnya adalah memperkuat kolaborasi dalam melakukan sosialisasi dan berkesinambungan, tentang pencegahan PMI nonprosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di daerah asal kantong PMI wilayah perbatasan; dan memperkuat layanan Terpadu Satu Atap dalam pelindungan PMI.
Wamenaker menjelaskan, dalam hal pencegahan dan penanganan penempatan PMI secara nonprosedural. P enguatan sinergi kerja berbagai lintas instansi kementerian/lembaga harus terus diperkuat.
Karena, sinergi kerja ini terbukti efektif dapat mencegah penempatan PMI secara nonprosedural. Dicontohkannya, dengan keberhasilan pengungkapan sindikat penempatan PMI secara nonprosedural oleh Polresta Bandar Udara Soekarno-Hatta.
Serta, pencegahan penempatan PMI nonprosedural di Bandar Udara Juanda, Sidoarjo. Dikemukakannya, keberhasilan penanganan 2 kasus itu, tak lepas dari sinergi kerja antara Kemnaker, Kepolisian, Kemensos, Ditjen Imigrasi, dan BP2MI yang berjalan dengan efektif.
“Jadi terkait Soetta dan Juanda, kami Kemnaker nffokus, kalau ada oknum-oknum yang terlibat akan kita tindak tegas,” jelasnya.
Wamenaker menyatakan, komitmen lintas instansi kementerian/lembaga. Untuk terus bersama-sama melakukan pencegahan penempatan PMI secara nonprosedural dan pemberantasan TPPO, termasuk kasus TPPO yang tengah terjadi di Batam.
“Ketika mereka berangkat secara nonprosedural, maka pelindungan, keselamatan, beserta seluruh fasilitas yang mereka dapat itu tidak mereka dapat. Itu yang harus kita sikapi,” tuturnya. ***