: Negara-negara lain pun tahu bahwa urusan penyanderaan pilot Susi Air PM Metherrs kini di tangan KKB Nduga Papua adalah urusan Indonesia.
Karena itu Indonesia menolak campur tangan asing soal pembebasan Pilot PM Metherrs tersebut.
Negara asing pun tahu itu. Karena secara hukum internasional urusan dalam negeri suatu negara tak boleh ada intervensi asing.
Menteri Polhukam Mahfud Md berbicara soal penyelamatan pilot Susi Air Captain Philip Mark Mehterrs yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Baca Juga: Sulsel Optimalkan Desa untuk Memicu Pertumbuhan Pembangunan Daerah
Mahfud menegaskan apapun taruhannya tidak boleh melibatkan dunia internasional dalam pembebasan Captain Philip.
Hal itu disampaikan Mahfud Md dalam rapat koordinasi sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk menyukseskan Pemilu 2024 di Hotel Westin Jakarta, Senin (29/5/2023).
Mahfud mengatakan kondisi keamanan di Papua menjadi pembahasan dalam rapat ini terutama soal penyanderaan pilot Susi Air.
"Terkait kondisi keamanan di Papua salah satu hal yang perlu dicatat penting, sekarang ini, sedang terjadi, isunya kasusnya penyanderaan pilot Susi Air, itu ya kita tangani sendiri secara internal. Kita kebijakannya tidak boleh melibatkan negara lain dan ini internal kita dan kita bisa lakukan itu, apapun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional di situ," kata Mahfud Md.
Mahfud mengatakan upaya bantuan atau campur tangan dari dunia internasional harus ditolak. Mahfud menyebut bila hal itu dilakukan akan merembet hingga sampai ke PBB.
"Karena kalau itu diiyakan nanti akan merembet tuh ke PBB ke mana ternyata ada ini ada itu, sehingga kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM oleh LSM internasional," kata Mahfud.
Seperti diketahui, Pilot Susi Air Captain Philip masih disandera sejak Februari lalu. Kabar terbaru, beredar video KKB di wilayah Papua mengancam akan menembak Captain Philip, jika tuntutan mereka untuk dimulainya pembicaraan soal kemerdekaan Papua tidak juga dipatuhi. KKB memberi waktu dua bulan agar tuntutan itu dikabulkan.
Baca Juga: Helikopter Latih Dikabarkan Jatuh di Kabupaten Bandung
Philip Mark Mehrtens disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari lalu, sesaat setelah dia mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro. Egianus Kogoya dan kelompoknya juga membakar pesawat yang dikemudikan Mehrtens.
Dalam video yang baru saja dirilis, seperti dilansir detik.com, Sabtu (27/5), Mehrtens yang terlihat kurus tampak memegang bendera Bintang Kejora yang dilarang. Dan dikelilingi oleh para anggota KKB yang menenteng senapan serbu.
Mehrtens terlihat berbicara ke arah kamera, dengan mengatakan para separatis menginginkan negara-negara lainnya, selain Indonesia, untuk terlibat dalam dialog soal kemerdekaan Papua.
"Jika itu tidak terjadi dalam dua bulan, maka mereka mengatakan mereka akan menambak saya," ucap Mehrtens dalam video tersebut.
Video itu dibagikan oleh juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom, dan telah diverifikasi oleh Deka Anwar, seorang analis pada Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC).
Menanggapi video itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Selandia Baru menyatakan pihaknya telah mengetahui keberadaan foto dan video yang beredar.
Baca Juga: 11 Pria Termasuk Oknum Anggota Brimob dan Kepala Desa Diduga Perkosa Gadis 15 Tahun di Sulteng
"Kami melakukan semua hal yang kami mampu untuk mengamankan resolusi damai dan pembebasan Tuan Mehrtens dengan aman," tegas juru bicara tersebut.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono menyatakan pada Sabtu (27/5) waktu setempat bahwa TNI akan terus melakukan tindakan terukur yang sesuai dengan standar prosedur operasi. ***