: Daerah tertinggal di perbatasan RI dan negara lain yang ada di Maluku mendapat perhatian serius Pemerintah Pusat.
Bertahun-tahun lamanya daerah perbatasan itu menjadi sangat terpencil dan jauh dari akses pembangunan.
Tantangan utama yang dihadapi warga maupun pemerintah adalah transportasi.
Hubungan transportasi amat sulit untuk mengjangkau kawasan perbatasan ini.
Baca Juga: 15 Orang Tersambar Petir 1 Meninggal Usai Mengikuti Ibadah Pemakaman Warga di Halut
Karena itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian dan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD dipastikan akan bertandang ke Maluku.
Kedatangan kedua menteri tersebut guna memperkuat pembangunan wilayah perbatasan itu.
Ini sebuah Program yang disebut Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2023.
Kedua menteri itu tiba di Ambon pada 14 Juni 2023 untuk tugas besar itu.
Kunjungan dua menter itu dalam rangka kunjungan kerja Gerbangdutas di Maluku Barat Daya," kata Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku Afandy Hasanusi di Ambon, Senin (13/6/2023).
Dijelaskan Afandy, sebelum bertolak ke Maluku Barat Daya, kedua menteri tersebut akan melakukan serangkaian kegiatan di Kota Ambon.
Kegiatan di Kota Ambon itu dilakukan selama satu hari.
Aktifitas mulai dari memberikan arahan umum di Kantor Gubernur Maluku. Shalat di Masjid Raya Al Fatah.
Baca Juga: Peringatan ! Waspadai Cuaca Ekstrem di Sulawesi Utara
Lantas jamuan makan malam di kediaman pribadi Gubernur Maluku Murad Ismail.
Setelah itu pada 15 Juni 2023 Mendagri dan Menkopolhukam berangkat ke Maluku Barat Daya.
Ini sekaligus kedua menteri itu menyambangi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yakni Pulau Meatimiarang.
Pada pulau tersebutlah kedua menteri akan melakukan peninjauan sarana dan prasarana termasuk dialog.
Lalu penyerahan bantuan kepada satgas dan masyarakat di sana.
"Nanti saat pembukaan Gerbangdutas juga kedua menteri akan menyerahkan bantuan. Bantuan secara simbolis kepada masyarakat di lokasi Gerbangdutas," katanya.
Gerbangdutas sendiri merupakan tindak lanjut Mendagri selaku Kepala BNPP.
Maksudnya untuk terus mendorong kebijakan. Dan langkah kolektif bersama semua pemangku kepentingan untuk membangun daerah perbatasan.
Nantinya kegiatan Gerbangdutas dan kunjungan ke PPKT ini meliputi rapat koordinasi dengan pejabat pemerintah, TNI, dan Polri di Ibu kota Maluku.
"Termasuk Pencanangan Gerbangdutas, laporan kesehatan ibu dan anak, layanan kependudukan dan catatan sipil, serta kunjungan ke PPKT," Kata Hasanusi.
Seluruh rangkaian kegiatan itu diprioritaskan pada 12 titik lokasi di Maluku Barat Daya.
Baca Juga: SPBU di Halteng Terbakar Kerugian Ratusan Juta Plus 2 Koban Luka Terbakar
Lokasi tersehut diantaranya Kecamatan Moa Lakor. Kecamatan Mdona Hiera. Kecamatan Pulau-Pulau Babar. Dan Kecamatan Wetar.
Adapun isu strategis di Kabupaten Maluku Barat Daya yakni, aksesibilitas dan kesulitan geografis wilayah. Lantas konektivitas antar wilayah yang belum optimal.
Belum maksimalnya pengembangan ekonomi dan ketahanan pangan.
Terakhir adalah belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat desa. Serta rendahnya inovasi dan kreatifitas birokrasi. ***