: Upaya untuk mencari solusi terkait penanganan problem kemacetan lalu lintas di Jakarta tetap menjadi perhatian Pemprov DKI.
Apalagi persoalan tersebut nyaris tak pernah berhenti dibicarakan masyarakat.
Berbagai langkah pun telah diterapkan, tentu saja demi mendisiplinkan para pengguna jalan, tapi hasilnya Jakarta masih saja tetap dilanda kemacetan di sana-sini.
Baca Juga: Upaya Pemprov DKI Memindahkan Kendaraan Pribadi ke Angakutan Massal Gagal, Jakarta Macet Parah
Bagai tak pernah putus asa dan harus tetap dilakukan secara berkala, Dinas Perhubungan DKI, kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk masalah penanganan kemacetan lalu lintas yang sudah menjadi problem menahun.
Acaranya dibuka Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang diadakan di Ballroom Sumba Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2023).
Heru Budi dalam pengarahannya, menyebutkan bahwa upaya penanganan kemacetan merupakan tuntutan masyarakat yang harus didiskusikan bersama.
Baca Juga: Tom Tom Sebut Kemacetan Jakarta Makin Parah, Kini Peringkat 29 Dunia
Bahkan melalui FGD ini, diharapkan Pemprov DKI bisa mendapatkan berbagai masukan, saran, ide dan inovasi untuk mengatasi kemacetan.
“Pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak Dirlantas, pagi hari itu seperti air bah. Dari Bekasi, Tangerang, Depok pada jam yang sama, banyak kendaraan menuju Jakarta. Nah, bagaimana solusinya? Antara lain diusulkan untuk dibagi jam kerjanya, ada yang masuk pukul 08.00 WIB dan ada yang masuk pukul 10.00 WIB. Melalui kesempatan ini, silahkan bapak dan ibu bisa memberikan banyak masukan, ide dan inovasi,” kata Heru berharap.
Selain itu, tambah mantan Wali Kota Jakut itu, diharapkan datangnya masukan dari asosiasi atau pemilik gedung-gedung pengelola maupun kementerian,( karena bakal menjadi bahan pertimbangan ke depannya.
Baca Juga: Diberi Penghargaan Internasional Di Bidang Transportasi, Kemacetan Jakarta Masih Parah
Hasil FGD ini nantinya juga akan dibahas dengan Dewan Transportasi DKI Jakarta.
“Pastinya, Pemprov DKI terus berusaha menangani kemacetan. Yang terbaru adalah Transjakarta menambah jalur ke Bandara Soekarno-Hatta melewati perbatasan DKI Jakarta. Tujuannya, Pemprov DKI berkeinginan untuk menyelesaikan masalah ini secara bertahap,” ucap Heru Budi, menambahkan.
Bukan hanya itu saja. “Justru forum diskusi ini bagian terpenting untuk menyelesaikan kemacetan. Marilah kita memberikan tanggapan, saran-saran untuk nanti kita olah. Apakah itu menjadi keputusan melalui Pergub. Kehadiran Pak Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi di sini menandakan bahwa Pemprov DKI dengan DPRD bersinergi untuk menyelesaikan masalah ini dan keluhan. Namun yang terpenting adalah kita bisa mengatasi secara bertahap,” kata Heru Budi.
Baca Juga: Macet Parah, Semrawut dan Jalan Rusak Buat Kepala Pengendara Pening Plus Mumet
Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, mengungkapkan bahwa melalui pelaksanaan kegiatan ini karena melihat kemacetan menjadi satu masalah utama di DKI Jakarta.
Karena itu, diperlukan upaya-upaya yang konkret guna mengatasi permasalahan kemacetan ini.
“Seperti Kebijakan Transport Demand Management (TDM) sebagai strategi kebijakan dalam membudayakan penggunaan angkutan umum sudah diterapkan. Konsep TDM terdiri dari layanan angkutan umum yang terintegrasi dan kemudahan bagi para pengguna angkutan umum. Sedangkan, strategis push yang diterapkan antara lain low emission zone, juga disinsentif parkir bagi kendaraan pribadi, dan pemberlakuan kawasan ganjil genap,” ucapnya.
“Hanya saja, penerapan strategi ini tidak selamanya dapat menekan angka kemacetan di Ibukota, sehingga memerlukan usulan baru dan perlu dievaluasi kebijakan yang sudah diterapkan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas di Jakarta,” ucap Syafrin.
Sementara itu Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, berpendapat bahwa Pemprov DKI bisa mencontoh negara Jepang dalam kepemilikan kendaraan. Salah satunya, pemilik rumah memiliki satu mobil dan satu garasi. Tidak hanya itu, Prasetyo menyebut, ketika jalan protokol macet, masyarakat diharapkan bisa menggunakan jalan klaster atau area permukiman.
“Kita tahu saat ini jalan klaster yang dibuat oleh pengembang kerap ditutup. Malah tidak bisa dilewati masyarakat. Pada akhirnya yang terjadi adalah jalan protokol tetap macet. Makanya, marilah secara bersama-sama, kita carikan solusinya,” ucap Prasetyo. ***