: Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kini jadi sorotan, terutama sistem zonasi yang tengah berjalan. Hal ini lantaran diduga terjadi manipulasi KK yang tidak sesuai dengan tempat tinggal siswa yang sebenarnya.
Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi tidak tepat diterapkan, khususnya di Kota Bogor. Bima menyebutkan penerapan sistem zonasi harus dibatalkan.
"Menurut saya, sistem zonasi ini terbukti tidak siap. Saya kira ini harus dibatalkan, sistem zonasi ini tidak tepat," kata Bima seusai sidak alamat calon siswa SMP negeri 1 dan SMAN 1 di Kota Bogor, Kamis (6/7/2023).
Menurutnya, PPDB melalui jalur zonasi belum bisa diterapkan selama sistem dan infrastruktur sekolah belum merata.
Baca Juga: Achmad Nugraha Minta Siswa Miskin Dijamin di PPDB 2023
"Kalaupun sistem zonasi ini akan diterapkan, sistem harus rapi lagi. Sistem kependudukannya, sistem verifikasinya, kemudian infrastruktur sekolah. Selama infrastruktur sekolah belum merata, ya, nggak mungkin zonasi ini diterapkan," tambah Bima.
Bima mengatakan hal itu seusai sidak ke beberapa alamat calon siswa SMP Negeri 1 Kota Bogor. Beberapa alamat calon siswa yang terdaftar tidak ditemukan dan diduga hasil manipulasi.
"Kami sudah cek tadi ke Gang Selot, yang paling dekat dengan SMP 1, ada beberapa rumah tidak ditemukan nama anak itu dan ada yang mencurigakan juga, ada yang titik koordinatnya dekat tetapi nama dan alamat pendaftarnya ternyata jauh," ungkap Bima.
"Berdasarkan data sekolah tadi itu kan ada 36 orang di sekitar Gang Selot, tapi tadi hasil pengecekan ternyata tidak ada sampai 20 orang di situ yang usia masuk sekolah SMP, sudah pasti ini ada pelanggaran," tambahnya.
Terima 300 Aduan Dugaan Kecurangan
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menggelar sidak ke beberapa alamat calon siswa (casis) SMP Negeri di Kota Bogor. Sidak dilakukan usai Bima mendapat 300 aduan dugaan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).
"Saya menerima banyak sekali aduan di jalur khusus yang kemarin kita buka, sudah masuk hampir 300 (aduan), mengadukan berbagai macam indikasi manipulasi (terkait PPDB SMP)," kata Bima usai sidak beberapa alamat calon siswa SMP Negeri 1 dan SMAN 1 di Kota Bogor, Kamis (6/7).
Bima mengungkapkan, rata-rata warga mengadu tidak lolos SMP Negeri melalui sistem zonasi, karena tergeser oleh calon siswa yang diketahui jaraknya lebih jauh dan tidak tinggal di sekitar sekolah.
"Aduannya sudah masuk semua, nanti saya akan tangani sesuai kewenangan saya. Aduannya sama, mereka merasa dikalahkan (tidak lolos ke SMP Negeri dengan sistem zonasi) oleh orang yang mereka ketahui tidak tinggal di sekitar sekolah itu," kata Bima.***