JAKARTA: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, bersama dengan ILO Indonesia dan Jaringan Buruh Migran membahas tiga isu terkait pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pertemuan tersebut digelar secara daring, dari Jakarta, Jumat, (4/2/2022). Ketiga Isu yang dibahas, di antaranya rencana launching panduan teknis 'Tripartite Plus' tentang Pelindungan Pekerja Migran yang Responsif Gender, Standar Operasional Procedure (SOP) Penyelenggara Layanan PMI, serta panduan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal).
Dalam pengantarnya, Menaker menyambut positif atas inisiasi kajian, yang telah dibahas secara bersama baik dari Kemnaker, ILO, maupun Jaringan Buruh Migran (JBM).
"Seluruh pemangku kepentingan ini perlu untuk menyelaraskan pemikiran bersama, terkait pentingnya memberikan pelindungan PMI yang berbasis pada kesetaraan gender, sesuai dengan amanat UU Nonor18 Tahun 2017," terang Menaker.
Terkait ketiga isu yang dibahas, dia mengatakan, yang pertama yakni rencana launching Panduan Teknis Tripartite Plus. Menurut dia, rencana launching ini perlu untuk melihat kembali moment yang tepat. Menaker mengusulkan launching nanti bisa menyesuaikan pada hari International Women Day.
Sementara, terkait pada penyebutan forum Tripartite Plus, Menaker berpendapat, agar perlunya kesepakatan penamaan forum lebih lanjut. "Hal ini untuk menghindari kesamaan penyebutan pada forum tripartit nasional yang sudah ada selama ini," katanya.
Sedangkan, pembahasan kedua terkait Standar Operasional Procedure (SOP) Penyelenggara Layanan PMI. Menaker telah menginstruksikan kepada jajarannya, untuk kembali meninjau dan menyesuaikan secara teknis bersama-sama seluruh pemangku kepentingan terkait.
Terakhir, Pembahasan ketiga, terkait panduan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal). Menaker menuturkan, pihaknya telah membuat panduan ini, sebelumnya yang telah diatur melalui KEPDIRJEN BINAPENTA, dan telah diimplementasikan untuk negara penempatan Taiwan dan Korea Selatan.
Pada kesempatan itu, Menaker juga mengingatkan pentingnya kampanye sosialisasi migrasi aman. "Kampanye ini harus terus dilakukan secara masif dan dibuat sekreatif mungkin. Baik melalui kanal media sosial ataupun lainnya," tuturnya.
Di bagian lain, Direktur ILO Indonesia dan Timor Leste, Michiko Miyamoto menyampaikan apresiasinya terhadap Menteri Ketenagakerjaan, atas kolaborasinya selama ini. Dalam membahas panduan secara teknis, bagi pelindungan pekerja migran Indonesia, salah satunya yang saat ini sedang dikaji terkait kesetaraan gender.
Dikemukakannya, setelah disepakatinya kajian bersama ini, maka perlunya sosialisasi diberikan secara merata. Baik kepada pemangku kepentingan di pemerintah pusat, daerah, perusahaan penempatan, serta asosiasi pekerja migran Indonesia.***