: Banyak pengemudi truk di berbagai daerah menggelar aksi demo, menolak kebijakan pelarangan truk over dimension and overloading (Odol).
Polemik pun terus bergulir. Aksi demo pengemudi truk juga marak di Jawa Tengah. Hal itu mendorong Gubernur Ganjar Pranowo, turun lapangan untuk berkomunikasi dengan para pengemudi truk sekaligus menghimpun beragam masukan.
"Kemarin ada masukan, beberapa kawan juga berkomunikasi langsung dengan saya. Memang ada beberapa catatan yang diberikan terkait kebijakan pelarangan truk Odol," kata Ganjar, Rabu (23/2/2022).
Keseimbangan terkait kebijakan ini, menurutnya harus dijaga. Kementerian Perhubungan sebagai penanggung jawab diminta segera melakukan sosialisasi terkait kebijakan tadi.
Baca Juga: Kelangkaan Minyak Goreng, Jateng Genjot Operasi Pasar
"Kebijakan ini perlu disosialisasikan sehingga semua sepakat. Sebelum ditegakkan, akan sangat baik kalau sosialisasi diutamakan, sehingga masyarakat bisa paham kapan penegakan itu dilakukan. Biar tidak bikin geger," ucapnya.
Sosialisasi tidak hanya ditujukan bagi sopir truk. Tapi, target utama adalah para pengusaha truk itu sendiri. Sebab, pemilik truk biasanya memerintahkan sopir untuk memuat barang melebihi dimensi dan load yang ditetapkan.
"Jadi para pemilik truk yang harus menjadi target utama sosialisasi. Meskipun sopir juga tidak boleh ditinggalkan, karena sopir juga mengeluhkan kebijakan ini akan mengurangi pendapatan mereka," tuturnya.
Kesepakatan bersama ini memang sangat penting. Karena angkutan yang melebihi dimensi dan load memiliki resiko cukup tinggi, yakni membuat jalan rusak dan bisa membahayakan pengguna jalan lainnya.
Baca Juga: Masuk PPKM Level 3, Sekolah di Salatiga Kembali Terapkan PJJ
"Tidak hanya truk Odol di jalan raya, truk pengangkut penambangan galian C juga membuat jalan remuk semuanya. Siapa yang bertanggungjawab soal itu?," katanya.
Maka harus ada kesepakatan bersama terkait kebijakan pelarangan truk Odol ini. Semua harus saling pengertian demi kebaikan bersama.
"Karenanya, penting dilakukan dialog, tidak hanya sopir tapi juga pemilik truk. Penegak hukum juga perlu duduk bersama, agar tidak melakukan penindakan di awal sebelum tersosialisasikan semuanya," pungkasnya.