: Pemecatan dr Terawan Agus Putranto oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tak begitu dihiraukan oleh dr Terawan. Meski dalam pemecatannya dr Terawan sudah tidak boleh praktik, toh hal itu tidak menyurutkan sikapnya.
Ironisnya, pasien yang datang kepadanya untuk disuntik vaksin Nusantara adalah Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah.
Boleh jadi ini memang seperti sindiran Ahmad Basarah terhadap IDI yang dianggapnya tidak tepat memecat dr Terawan.
Baca Juga: Krakatau Steel Dan Tata Metal Lestari Kerjasama Kembangkan Total Steel Solution
Bahkan menurut Ahmad Basarah IDI pantas dikritik karena pemikiran orang-orangnya tidak sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo yang menganjurkan semua menggunakan produk dalam negeri.
Ahmad Basarah menilai beberapa langkah yang dilakukan dokter Terawan berbasis penelitian dan inovasi. Dan itu bisa menjadi momentum untuk menuju kemandirian bangsa di bidang kesehatan.
"Saya ingin menyampaikan dukungan pada Terawan secara moril dengan tindakan. Apa yang dilakukan Terawan memproduksi vaksin Nusantara adalah wujud tindakan patriotisme, nasionalisme dan wujud cinta karya anak bangsa sendiri," kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (31/3/2022).
Hal itu dikatakan Basarah usai disuntik Vaksin Nusantara oleh dokter Terawan setelah yang bersangkutan dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Basarah menilai langkah Terawan memproduksi Vaksin Nusantara, sesuai dengan sikap dan arahan Presiden Jokowi untuk mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.
Menurut dia, keputusan IDI yang memecat dokter Terawan pantas dikritik karena organisasi itu seperti mengabaikan suara masyarakat yang telah merasakan manfaat bahkan terselamatkan dengan inovasi yang dilakukan Terawan untuk dunia kedokteran.
“Jangan lupa, rekam jejak Terawan di dunia kedokteran juga telah berskala nasional bahkan internasional. Terawan saat ini masih dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan Dokter Militer se Dunia," ujarnya.
Basarah mendukung gagasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, yang menyatakan perlunya dibuat suatu undang-undang yang menegaskan izin praktik dokter merupakan ranah pemerintah bukan lagi oleh IDI.
Dia menilai, kewenangan IDI yang begitu besar terhadap eksistensi para dokter di Indonesia memang harus dievaluasi.
"Organisasi itu seharusnya berhenti sebatas ormas yang justru harus melindungi karya para anggotanya bukan justru malah menghancurkan anggotanya yang berprestasi," ujarnya.