: Melalui kerja sinergis kepentingan pekerja migran Indonesia (PMI) dapat terpenuhi. Amanah UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, juga melibatkan keterkaitan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda).
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, usai melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman, dengan sejumlah bupati dan walikota, di kantor BP2MI, di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Dikemukakannya, dirinya menandatangani Nota Kesepahaman dengan 6 pemda berdasarkan keyakinan demi PMI. "Demi rakyat tercanta, ini perintah konstitusi,” ujarnya.
Baca Juga: Pernikahan Sedarah, Tradisi Yang Hanya Mewarisi Stunting Dan Kemiskinan Ekstrem
BP2MI tak henti melakukan pendekatan dengan Pemda, selain sebagai upaya sosialisasi. Diharapkan kerja sama ini juga dalam upaya membebaskan PMI dari proses yang merugikan
Benny menyatakan, tidak akan pernah lelah mengajak kolaborasi pemerintah daerah. "Ayo kita gerak bersama, melalui spirit kebersamaan kerja. Saya yakin PMI makin terlindungi dan sejahtera. Disinilah negara hadir,” kata Benny.
Untuk itu, Kepala BP2MI berpesan, agar Pemda selalu sosialisasi dan mengedukasi kepada masyarakat. Guna memerangi penempatan ilegal PMI, karena ini bukan hanya tugas BP2MI secara tunggal.
"Para mafia dan rentenir, wajib diperangi. Bagi saya negara harus terus hadir, di depan untuk menjamin keselamatan PMI. Jangan abai dan lengah, karena bahaya ancaman kepada PMI terus dilakukan sindikat. Mereka menjadi mangsa empuk bagi bandit sindikat,” ungkap Benny.
Baca Juga: Industri Mebel Dan Kerajinan, Kendati Masih Eksis Tapi Tetap Terkendala Regulasi
Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilakukan Kepala BP2MI dengan Bupati Banggai Laut, Bupati Manggarai, Walikota Kota Solok, Bupati Flores Timur, Bupati Ende, serta Bupati Tanah Datar.
Pada kesempatan itu, para Kepala daerah tersebut juga memberikan kata sambutannya satu per satu. Usai penandatanganan, para kepala daerah itu, dibawa Kepala BP2MI meninjau ruang komando atau Command Center.
Dalam ruang itu, Benny menjelaskan, dari ruang itulah semua PMI tetpantau dan bisa berkomunikasi dengan BP2MI. Kegiatan dihadiri pejabat Eselon II dan Eselon III, termasuk Kepala UPT BP2MI.***