: Kisruh ditubuh GM FKPP masih memanas. Sikap kesewenang-wenangan Ketua Umum DPP GM FKPPI Dwi Rianta Surbakti yang menunjuk caretaker untuk menggelar Musyawarah Daerah (Musda) DPD GM FKPPI DKI ditolak mentah-mentah oleh lima DPC.
Bahkan Sekretaris Daerah (Sekda) DPD GM FKPPI DKI Jakarta Bambang Sudrajat menyebut bahwa penunjukan ketua caretaker oleh DPP GM FKPPI adalah tindakan ngawur yang tidak berdasar. Bahkan melukai perasaan para pengurus DPD DKI yang masih mengantongi Surat Keputusan (SK) yang masih berlaku sampai saat ini.
Baca Juga: Presidium Pusat GM FKPPI Ragukan Kegiatan Era Kepemimpinan Hasil Munas X
Careteker itu ditunjuk karena Ketua DPD GM FKPPI DKI Persada Ginting meninggal dunia pada Januari 2021.
"Kami bukan tidak patuh , justru kami sangat patuh dan taat terhadap aturan organisasi secara benar sesuai AD/ART dan peraturan organisasi," ujar Bambang Sudrajat kepada wartawan di Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat (5/8/2022).
Bambang yang didampingi empat Ketua DPC, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat, DPC Jaksel absen, menyatakan bahwa, kepengurusan DPD GM FKPPI DKI tidak condong atau berpihak terhadap seseorang atau kelompok, tetapi berpihak kepada kebenaran.
" GM FKPPI DKI Jakarta itu sebagai etalase terdepan dari seluruh pengurus GM FKPPI di seluruh Indonesia, selama ini kami diam agar organisasi tidak pecah. Tetapi hari ini kami bersuara tentang kebenaran," kata Bambang.
Baca Juga: Sinergi KNPI-GM FKPPI Siap Bantu Pemerintah Atasi Pandemi Dan Pemulihan Ekonomi
Ketua DPC di lima wilayah DKI adalah pemilik suara dalam Musda.
Ketua DPC GM FKPPI Jakarta Utara Joepran menambahkan Hasil Munas X di Bogor itu belum selesai. Kemudian terkait persyaratan administrasi kader GM FKPPI yang utamanya adalah SKEP atau kartu anggota orang tua dan bukan yang lainnya, maka itu wajib ditunjukkan, dan diserahkan.
"Yang katanya sebagai ketua umum, saat ini kami minta klarifikasi untuk menunjukkan SKEP orangtua dan bukan data yang lainnya, agar tidak terus menerus menjadi polemik dalam organisasi," kata Joepran.
Menurut Ketua DPC GM FKPPI Jakpus Rikwanto, apabila ada upaya dan terbukti adanya tindakkan berupa pemalsuan data, maka Dwi Rianta Surbakti dan yang terlibat akan menerima konsekuensinya," kata Rikwanto.
Ia menambahkan, dan adanya berita-berita pertemuan yang menolak presidium maka lima ketua DPC GM FKPPI DKI Jakarta menagaskan bahwa presidium itu adalah hasil Munas X.
"Jika benar ada penolakan presidium yang notabene adalah hasil Munas X, maka sebutkan dari unsur pengda mana dan berapa jumlah suaranya pengda yang menolak," ucap Rikwanto lagi.
Baca Juga: Putus Penyebaran Covid19, FKPPI Dan KAK Semprotkan Disinfektan Di Kusumawardani
Bambang Sudrajat menyatakan tidak pernah tersentuh dengan kegiatan-kegiatan DPP GM FKPPI yang informasinya ada 1.270 kegiatan.
"Kegiatan itu di mana? GM FKPPI DKI bukan tidak ada, kami diam agar tidak menjadi boomerang," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPC GM FKPPI Jakarta Barat OU Boy Bakumpay menambahkan, saat ini ada upaya yang dipaksakan oleh Dwi Rianta untuk dilaksanakan Musda di DKI, sebaiknya fokus saja untuk DPD Jatim sekaligus juga merangkap sebagai Waketum, dan ini jelas dan mutlak melanggar oeraturan organisasi atau AD/ART.
" Dan Pengda Jatim sejak 2012 hingga saat ini belum melaksanakan Musda," tutur Boy Bakumpay.
Jangan kader organisasi ini diadu domba. " Kami GM FKPPI DKI akan melawan," ucap Bambang menegaskan.
Menurut Ketua DPC GM FKPPI Jaktim Ravenus, berita-berita yang disebar luaskan terkait pelantikan Dwi Rianta Surbakti oleh Panglima TNI. Panglima TNI jangan dibohongin.