: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan, Jepang sangat membutuhkan peserta pemagangan dan tenaga kerja dari Indonesia.
Hal tersebut diketahui setelah Menaker bertemu dengan perusahaan di Jepang. Yang menangani bidang pelatihan, pemagangan, penempatan pekerja Indonesia, serta layanan umum ketenagakerjaan.
"Mereka (Jepang) sangat membutuhkan peserta pemagangan dari Indonesia, maupun membutuhkan pekerja skill dari Indonesia. (Jepang) Senang dengan tenaga kerja Indonesia karena gak perhitungan, gak neko-neko, gak macem-macem," kata Menaker saat bertemu Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi dan Asosiasi Penyelanggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) di Tokyo, Jepang, Selasa (29/11/2022).
Menaker mengatakan, kondisi itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik. Yaitu dengan terus menyiapkan pekerja Indonesia, baik hard skill maupun soft skill-nya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, dalam menempatkan pemagangan maupun pekerja di Jepang, Kemnaker tidak hanya berorientasi pada jumlah atau kuantitas, tetapi juga pada kualitas.
Dengan begitu, negara yang membutuhkan pekerja Indonesia mengetahui, bahwa pekerja Indonesia memiliki kompetensi dan profesional.
"Hulunya kita siapkan dengan baik mulai dari kompetensi bahasa kemudian diperkuat dengan soft skill. Hard skill memang harus kita siapkan, tapi sisi-sisi lain yang menjadi keunggulan pekerja kita juga harus dipertahankan. Saya kira dari awal kita sudah mitigasi apa yang perlu disiapkan," terangnya.
Menaker menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki 9 Lompatan Besar, yang salah satunya berupa perluasan pasar kerja luar negeri.
Melalui program perluasan itu, Kemnaker ingin mengubah wajah penempatan pekerja Indonesia di luar negeri yang lebih banyak di sektor informal bergeser ke sektor formal. Dia menilai, kondisi sekarang ini merupakan momentum Indonesia, karena sedang kelimpahan penduduk usia produktif.
"Bayangkan dengan jumlah penduduk yang 70 persennya ini usia produktif, lalu kita tidak kerja keras untuk memperluas pasar kerja luar negeri, pasti nanti persoalan sosial akan muncul," ungkap Menaker.
Karenanya, lanjut dia, Jepang salah satu negara yang diyakini, bisa menempatkan tenaga kerja. Baik dengan skema pemagangan maupun skema Specified Skilled Workers atau SSW.
Dia juga mengatakan bahwa pada 2019, Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap penempatan dengan skema SSW bisa mengisi 20 persen atau 70 ribu dari kebutuhan tenaga kerja khusus di Jepang.
"Kalau lihat data kira-kira dari awal pemagangan ini 98 ribu. Artinya resources tenaga kerja yang akan geser ke SSW sudah didapatkan dari peserta pemagangan," sebut Menaker.***