: Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta minta pejabat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta untuk bertobat karena menghapus dana alat kesehatan (alkes) sebesar Rp220 miliar pada tahun 2023.
Diketahui, Komisi E DPRD DKI Jakarta berang dengan langkah TAPD yang secara sepihak mengalihkan dana pengadaan alkes, karena tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Anggaran itu dialihkan adalah buntut evaluasi Kemendagri terhadap belanja tidak terduga (BTT) Pemprov DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp648,5 miliar yang dianggap tidak sepadan dengan target belanja daerah Rp74,3 triliun.
Baca Juga: DPRD DKI Dukung Anggaran yang Wajar dalam Persiapan Atlet DKI Menuju PON XXI/2024
Kemendagri lalu merekomendasikan pemerintah daerah agar mengalokasikan kegiatan yang tidak masuk ke dalam RKPD ke dalam pagu BTT 2023.
Hasilnya, TAPD memangkas pengadaan alkes Rp220 miliar tanpa koordinasi dengan Komisi E, sehingga BTT naik menjadi Rp 868,5 miliar.
Implikasinya Komisi E DPRD DKI Jakarta kesal dengan langkah TAPD karena anggaran telah disepakati bersama, dan persetujuan anggaran sebetulnya fungsi legislatif, bukan eksekutif.
Baca Juga: Koordinatoriat Wartawan Balai Kota DPRD DKI Ikut Peduli Korban Gempa Cianjur, Bantuan Dilepas Pj Gubernur
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, pengadaan alkes merupakan kategori darurat dan mendesak (darsak), meski Dinas Kesehatan tidak memasukkannya ke dalam RKPD.
Hal ini berkaca pada laporan masyarakat dan peninjauan langsung dewan ke beberapa rumah sakit umum daerah (RSUD) milik DKI Jakarta.
“Masyarakat untuk pemeriksaan MRI (magnetic resonance imaging/ teknik pemindaian radiologi) mesti tunggu tiga bulan. Untuk CT scan mesti tunggu tiga bulan, mau operasi juga tunggu sebulan, keburu meninggal pasiennya,” kata Baco kepada wartawan Minggu (15/1/2023).
Baca Juga: Rudin: FPG DPRD DKI Lebih Suka Mengkritik Dari Pada Membesarkan Golkar
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini mempertanyakan hati nurani para pejabat TAPD dan Dinas Kesehatan soal keluhan masyarakat tersebut.
Apalagi sekarang masyarakat harus mengantre untuk mendapat pelayanan kesehatan (yankes) dari pemerintah daerah.
“Sekarang saja untuk mendapat ruang ICU dan NICU itu antre, inkubator juga antre. Ini, di mana hati nurani kalian melihat warga DKI Jakarta sengsara karena keterbatasan alat-alat kesehatan kita,” ucap Baco ketus.
Baca Juga: Bantu Atasi Masalah Warga Jakarta, Golkar Buka Posko Pengaduan Di FPG DPRD
Baco lalu membandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa yang memiliki alat kesehatan lebih lengkap dan canggih.
Seharusnya, kata dia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengungguli alkes daerah lain karena ditopang dengan anggaran paling besar di Indonesia hingga mencapai Rp83,7 triliun pada 2023.
“Ini kelihatan sekali kalau pejabat Pemda DKI tidak pro terhadap kesehatan masyarakat DKI Jakarta. Padahal yang kami perjuangkan ini masyarakat kecil yang memakai BPJS, bukan orang yang punya uang banyak bisa pilih rumah sakit swasta dengan tarif mahal dan tidak antre,” ucapnya.
Baca Juga: FPG MPR Gelar FGD Bahas PPHN, Bamsoet Siap Ikut Perjuangkan Sikap Golkar
“Cepat bertobatlah para pejabat DKI, sebelum terlambat,” lanjut pria yang juga menjadi Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta ini.
Baco berharap, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyelidiki hilangnya anggaran pengadaan alkes tersebut. Padahal, kata dia, Komisi E telah menyetujui anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Fraksi Golkar meminta Pj Gubernur DKI Jakarta mengusut dan mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam penghilangan dana alkes yang telah disahkan oleh Badan Anggaran (Banggar) dan rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta,” ucapnya. ***
Baca Juga: Pasca Banjir, Golkar DKI Berencana Bantu Bersihkan Perabot Rumah Warga