: Pelaksana Harian (Plh.) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Gutmen Nainggolan siap menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
Plh Gutmen Nainggolan menegaskan keberadaan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang ada di perbatasan negara perlu dioptimalkan. Salah satu fungsi yang didorong untuk dioptimalkan adalah mewujudkan PKSN sebagai pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.
Untuk itu, lanjut dia, BNPP merencanakan Percepatan Pembangunan Ekonomi di PKSN Nunukan, PKSN Kefamenanu, dan PKSN Merauke.
BNPP melalui Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan telah menginisiasi pembahasan terkait percepatan pembangunan ekonomi pada tiga Major Project yaitu PKSN Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara, PKSN Kefamenanu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan PKSN Merauke di Provinsi Papua.
Gutmen mengatakan PKSN Nunukan, PKSN Kefamenanu, dan PKSN Merauke tersebut merupakan 3 dari 6 Major Project PKSN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dia menjelaskan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw merupakan cikal bakal inisiasi konsep percepatan pembangunan ekonomi di tiga PKSN selanjutnya.
Baca Juga: BNPP-Kemendagri-BRI Teken Nota Kesepahaman Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Perbankan Berbasis TI
Percepatan pembangunan ekonomi di tiga PKSN diperlukan agar dapat dirasakan oleh masyarakat di kawasan perbatasan.
"Kami merasa perlu adanya skenario pembangunan wilayah dalam percepatan pembangunan ekonomi di tiga lokasi MP PKSN, karena masing-masing lokasi PKSN memiliki karakteristik yang berbeda. Skenario pembangunan minimal mencakup infrastruktur pembangunan wilayah, komoditas utama, pengembangan industri, dan pariwisata utama," ujar Gutmen kepada di Jakarta, Jumat (3/3/2023).
Inisiasi BNPP untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi di tiga PKSN ini disambut baik oleh Analis Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kawasan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kenwie Leonardo.
Ia mengapresiasi langkah BNPP untuk melakukan upaya percepatan pembangunan ekonomi di tiga PKSN mengingat tiga lokasi tersebut merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrim tinggi di Indonesia.
Sementara itu, Direktur Regional II, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Muhammad Roudo, menekankan bahwa kebijakan percepatan pembangunan ekonomi di tiga PKSN yang dimaksud perlu memerhatikan batas waktu pelaksanaan, pendanaan, kesesuaian kewenangan, dan komitmen K/L dalam melaksanakanya. Mengingat bahwa tahun 2024, telah memasuki tahun politik, sehingga ketersediaan fiskal yang dimiliki negara akan terbatas.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan, Sekretariat Kabinet, Indra, mendukung upaya percepatan pembangunan di lokasi lainnya dan juga mempersilahkan BNPP untuk menyiapkan rencana program kegiatan percepatan pembangunan di tiga PKSN tersebut untuk dibahas dalam rapat terbatas, mengingat arahan kebijakan akan dapat berubah pada tahun 2024.
Baca Juga: Lirik Lagu Apuse Dan Terjemahannya
PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan.
Secara umum, PKSN memiliki tiga fungsi, yaitu lusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga, sebagai pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, dan pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya. ***