SEMARANG: Wali Kota Semarang. Hendrar Prihadi mengungkapkan jika menggunakan pendekatan historis memandang kasus Covid-19 dapat juga dilakukan dengan merujuk sejarah pandemi kolera yang ada pada tahun 1821 di Kota Semarang.
Dia menceritakan, pandemi kolera pada tahun 1821 mengakibatkan 1.225 warga Kota Semarang meninggal hanya dalam waktu 11 hari saja. Dirinya melanjutkan, kasus pandemi kolera kemudian meluas ke berbagai daerah di pulau Jawa, dan kemudian menjadi salah satu pemicu terjadinya Perang Jawa, atau Perang Diponegoro.
Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu, saat didapuk sebagai salah satu pembicara Webinar Bulan Bung Karno 2020 yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan, Selasa (9/6/2020).
Hendi menyebutkan pada saat terjadi kolera melanda, masyarakat yang berada, dalam masa sulit karena tekanan wabah, harus terbebani juga oleh sistem pajak yang dibuat oleh pemerintah kolonial, untuk meningkatkan pemasukan yang turun. Alhasil timbul pemberontakan yang dimulai dari perlawanan Pangeran Diponegoro untuk membatalkan pajak penguasa.
Catatan-catatan sejarah tersebut kemudian dirujuk oleh Hendi, yang kemudian menghasilkan sejumlah kebijakan keringanan pajak dan retribusi di Kota Semarang.
Dia menegaskan, meski pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Semarang menurun drastls, namun nilai-nilai keadilan sosial tetap harus dikedepankan.
Maka dari itu Wali Kota Semarang yang juga Ketua PDI Perjuangan Kota Semarang itu menegaskan jika, dalam penanganan kasus Korona. Pemerintah Kata Semarang selalu menimbang dari dua sisi, yaitu medis dan ekonomi.
"Bantuan sosial didistribusi, retribusi PKL dan Rusunawa kita gratiskan, retribusi pasar diskon 50% tarif PDAM' diskon 20% semua golongan, PBB diskon sampai 15%, dan pajak pendapatan juga kita beri penundaan pembayaran," terang Hendi.
Kemungkinan New Normal yang nanti akan berjalan, kata Hendi juga sebenarnya sama dengan PKM yang saat ini sudah berjalan di Kota Semarang sampaj jilid 3.
"Artinya Kota Semarang sudah persiapkan lebih awal, dan kelonggarannya dilakukan bertahap,"ungkapnya.
Dalam Webinar Bulan Bung Karno 2020 tersebut, selain Hendi, hadir pula sejumlah tokoh berbicara, antara lain Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi dan Ideologi Djarot Saiful Hidayat, Pemimpin Redaksi Historia Bonnie Triyana, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, serta Sekjen Transparency Intemational Indonesia Danang Widoyoko.
Mengangkat tema ‘Pancasila dan Keadilan Sosial' lebih dari 500 peserta tersambung secara langsung dengan metode daring untuk mengikutinya***