BANDUNG: Pemerintah ibarat satu tubuh bergerak bersama melayani masyarakat. Begitulah suasana kompak yang tampak pada pelayanan pendataan, perekaman, dan penerbitan dokumen kependudukan KTP-el bagi warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas I Sukamiskin dan anak didik pemasyarakatan Lapas Khusus Anak Kelas II Bandung, dan Lapas Perempuan Bandung yang digelar pada Kamis lalu (23/12/2022).
"Kegiatan mendatangi warga binaan ini adalah ikhtiar pemerintah yang pada hakikatnya adalah satu, bergerak bersama melayani warga negaranya. Pemerintah sebagai satu bagian integral datang melayani masyarakat untuk melayani warganya," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Apa yang disampaikan Dirjen Zudan juga juga diamini oleh para pejabat negara lainnya saat mereka hadir dalam kesempatan itu. Diantaranya Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jabar Sudjonggo, Plt Walikota Bandung H Yana Mulyana, Kalapas Sukamiskin Elly Yuzar, Kepala LPKA Bandung Retno Yunihardiningsih serta para anggota Forkopimda, dan para KaDis Dukcapil di Provinsi Jawa Barat.
Menurut Dirjen Zudan, bagi masyarakat tidak penting siapa yang melayani, tapi kolaborasi antarinstansi yang terbangun dalam kegiatan ini dipujinya sangat bagus, kompak, dan sinergis.
Zudan bahkan menginginkan contoh baik gerakan kolaborasi sinergis ini dilanjutkan di seluruh Indonesia, dengan diawali dari Jawa Barat.
Sepanjang menjabat Dirjen, Zudan terus mendorong Korps Dukcapil melakukan jemput bola perekaman KTPel ke berbagai lokasi Lapas dan Rutan untuk memberikan dokumen kependudukan, demi memenuhi hak warga negara tanpa diskriminasi.
"Di Lapas dan Rutan kami mencari warga binaan yang belum punya identitas, baik dewasa dan anak serta lapas perempuan. Terima kasih atas dukungan Ditjen Lapas Kemenkumham. Sudah menjadi tugas negara memberikan apa yang menjadi hak warga negara sebaik-baiknya," tegas Dirjen Zudan.
Dirjen Dukcapil paling senior di Kemendagri ini juga menyebut Dukcapil aktif melayani pendataan penduduk WNI di luar negeri bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri.
"Yang di dalam negeri kita juga harus diselesaikan yang di Lapas, masyarakat pulau terluar, dan masyarakat adat terpencil. Ini semua membutuhkan sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan antarlembaga," ucap Dirjen Zudan.
Dirjen Arif Fakrulloh juga mengingatkan Oktober 2022, Dukcapil harus menyiapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pileg dan Pilpres.
"Dalam waktu 16 bulan sebelum pileg pilpres sudah harus diserahkan datanya," ungkap alumni Undip ini.***