.jpeg)
JAKARTA : Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) versi Haris Pertama menuding Gubernur DKI Jakarta telah membuat KNPI rusak secara konstitusi.
Pasalnya, Anies hadir mengukuhkan DPD KNPI DKI Jakarta Periode 2021-2024 di Balai Agung, Senin lalu (20/12/2021).
Pengukuhan itu merupakan kelanjutan dari hasil Musyawarah Daerah (Musda) Penyatuan yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 27-29 Maret 2021. Haris Pertama menilai Anies Baswedan tidak punya hak untuk melantik pengurus DPD Jakarta.
Merespon pernyataan Haris Pertama, aktifis pemuda, Rudy Darmawanto angkat bicara. Rudy mengatakan apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta dengan mengukuhkan DPD KNPI DKI Jakarta adalah tindakan tepat guna menghindari konflik di tingkat pusat.
"Haris selaku Ketua Umum gamang dan kurang memahami aturan organisasi. Apa yang telah dilakukan oleh Gubernur DKI dengan mengukuhkan DPD KNPI DKI Jakarta adalah tindakan tepat dan menghindarkan konflik KNPI di tingkat pusat," kata Rudy kepada Wartawan di Jakarta, Sabtu (25/12/2021).
Menurut Rudy, Gubernur DKI tidak melantik, tetapi mengukuhkan pengurus hasil Musyawarah Daerah (Musda) penyatuan KNPI DKI.
"Pengukuhan itu dibenarkan. Nanti bila waktunya pas, maka DPD KNPI DKI dapat dilantik oleh DPP KNPI atau DPP KNPI hasil kongres penyatuan," tuturnya. Rudy menjelaskan, di dalam hukum, Musda itu berlaku hukum 'floor' sebagai kesepakatan peserta Musda.
Artinya siapa saja utusan yang dualisme maka disarankan untuk melakukan islah atau penyelesaian lebih dahulu, bila tidak maka kepesertaannya gugur. Siapapun utusanya apakah OKP yang dualisme, DPD yang dualisme atau juga utusan DPP yang dualisme.
"Jadi berlaku bagi semua utusan harus islah atau melakukan penyelesaian terlebih dahulu apabila masih dualisme maka gugur kepesertaanya," ucap Rudy lagi. Seperti diketahui, saat ini DPP KNPI pecah menjadi 4 kepemimpinan. Pertama versi Haris Pertama, Kedua adalah versi Abdul Aziz yang saat ini sudah digantikan oleh Raden Andreas Nandiwardhana, Ketiga versi DPP KNPI Fajri, dan Keempat DPP Mustahudin.
"Soal 'caretaker' (pengurus) bentukan Haris Pertama yang dipimpin oleh Bintang Cs, dan akan melakukan Musda KNPI DKI, buat saya dan teman-teman ya silakan saja. Itu hak DPP KNPI versi Haris Pertama. Tetapi ingat SK DPP mereka sudah habis alias kadaluarsa (liat tanggal SK Caretaker)," kata Rudy menegaskan.
"Seharusnya bila mereka (Haris Pertama) punya jiwa besar, arif dan menghargai yang lebih senior, memahami keadaan DKI secara baik dan utuh, harusnya dihindarkan sikap memecah belah persatuan KNPI DKI. Apalagi nyiyir soal Gubernur dan Wagub DKI Jakarta," ucap Rudy mengkritik keras.
Rudy mengatakan, DPP KNPI versi Haris Pertama seharusnya sudah sibuk mempersiapkan kepanitian Kongres KNPI dan langkah persiapan Kongres. "Bukan sibuk memecah belah, nyiyir dan sibuk membuat gerakan yang melanggar komitmen OKP dalam musda penyatuan yang lalu," tutur Rudy menyindir.
"Saya dan teman-teman pimpinan OKP dan senior KNPI DKI meliat sosok Haris Pertama itu sebagai seorang yang baik, visioner dan Komit terhadap persatuan pemuda. Ternyata dia merendahkan derajat dirinya dan miskin terhadap komitmen persatuan pemuda, khususnya Pemuda Jakarta," ujar Rudy Darmawanto.
Seperti diketahui, Pengukuhan DPD I KNPI DKI Jakarta yang dilaksanakan pada 20 Desember 2021 merupakan kelanjutan dari Hasil Musyawarah Daerah (Musda) Penyatuan yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 27-29 Maret 2021.