: Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono tepat untuk ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan pada Oktober mendatang.
Hal itu dikatakan Direktur Lembaga Kaukus Muda (L-KAM) Jakarta Fakhrijal Lukman.
Ia mengatakan, pihaknya menyambut baik jika
Presiden Joko Widodo menunjuk Heru Budi.
Menurutnya, untuk memimpin DKI diperlukan figur yang mampu menjadi katalisator guna mengawal, memetakan dan mengeksekusi sejumlah program prioritas di Jakarta.
Heru, kata Fakhrijal, dengan kapasitasnya saat ini akan mampu menyelesaikan pekerjaan DKI pasca ditinggal Anies.
"Selain dibutuhkan pengalaman dan pemahaman kewilayahan, PJ Gubernur DKI harus orang yang bisa berperan sebagai katalisator dalam percepatan realisasi program Pemprov DKI," ujar Fakhrijal, Selasa (15/3/2022).
"Pak Heru banyak pengalaman saat di DKI, kiprahnya sebagai birokrat cukup mumpuni untuk memimpin kota besar ini," katanya.
Pemuda yang kini juga fokus membina para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini berharap, kembalinya Heru ke Provinsi DKI membawa angin baru terutama bagi kebangkitan usaha mikro pasca pandemi Covid-19.
"Kita lihat jejak karir nya di Jakarta, beliau meniti dari bawah sehingga akan faham betul agenda prioritas yang harus segera direalisasikan. Misalnya, pemulihan ekonomi kalangan mikro ini yang bisa di bilang butuh strategi tepat agar usaha ini segera pulih," ucapnya.
"Mulai dari pernah menjadi Stafsus Wali Kota, bagian penyusunan program, jadi Kabag, jadi Walikota, lalu Kepala Badan hingga dipercaya Presiden untuk mengemban tugas Kepala Sekretariat, membuktikan bahwa beliau punya kemampuan manajerial yang baik," tuturnya.
Diketahui, sejumlah partai politik di Jakarta juga mendukung Heru Budi Hartono untuk menjadi penjabat Gubernur DKI. Antara lain PDIP, Gerindra dan Golkar.
Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono berpandangan Heru adalah sosok yang sangat mengenal DKI Jakarta.
Kriteria semacam itu, kata dia, diperlukan bagi seorang Pj di DKI Jakarta, mengingat masa menjabatnya akan cukup lama, yakni sejak Oktober 2022 hingga 2024.
"Kalau secara pribadi, Pak Heru baik, penguasaan persoalan Jakarta saya kira oke. Tapi apakah pilihan jatuh kepada Pak Heru? kan kita nggak tahu," kata Gembong, Kamis (6/1/2022) lalu. ***