: Kritik Indonesian Coruption Watch (ICW) dengan menggelar aksi teatrikal, sekaligus memperingati 900 hari buronan Harun Masiku di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (28/6/2022), dinilai politis dan kebanyakan gimmick.
Dalam aksinya, ICW juga mendesak Ketua KPK Firli Bahuri untuk meninggalkan jabatannya. Karena, dianggap tidak cakap sebagai pemimpin, dalam upaya pencarian Harun Masiku yang masih nihil.
Menanggapi hal itu, peneliti Lembaga Studi Antikorupsi (LSAK), Ili Sadeli mengatakan, dorongan pencarian Harun Masiku kepada KPK lebih banyak unsur politisnya. Untuk mendongkel dan mendelegitimasi kinerja Firli Bahuri dan Komisioner KPK lainnya.
Di tengah berbagai gebrakan dan upaya KPK dalam menangani berbagai kasus korupsi lain yang saat ini tengah berjalan.
LSAK balik menyindir ICW yang cuma sibuk dengan pencarian Harun Masiku, tapi diam dengan kasus dugaan korupsi yang tengah disidik KPK. Seperti formula E termasuk menguapnya kasus dugaan korupsi pameran buku di Jerman tahun 2015.
“Kebanyakan gimmick dan politis banget, pesannya jelas dan sistematis. Seperti ingin mendelegitimasi bahwa KPK hari ini tidak bekerja. Itu disuarakan kelompok mereka yang terafiliasi dengan orang-orang yang tersingkirkan di KPK,” tuturnya.
KPK, lanjutnya, bukan diam seribu bahasa, sudah berulang kali menyatakan, pencarian Harun Masiku masih berjalan terus.
"Kami juga tentu mengkritik hasilnya yang belum jelas hingga saat ini. Tapi kita menolak dengan tegas kasus ini dijadikan serangan dan pelemahan terhadap KPK. Di tengah upaya penindakan dan pencegahan pemberantasan korupsi yang terus berjalan,” ungkapnya.
LSAK, dikemukakan, Ili mengajak semua pihak untuk terus mendukung KPK, menuntaskan berbagai kasus korupsi. Yang saat ini tengah ditangani termasuk upaya pencarian Harun Masiku.
Secara proporsional, seraya tetap minta KPK fokus bekerja menangani kasus lain. Yang sedang berjalan termasuk mendukung berbagai program pencegahan.
“Kita kawal terus KPK ini dengan tulus. Agar tetap tegak lurus bekerja memberantas korupsi di Indonesia,” ujar Ili.
Senada dengan Ili, Aktivis Kader Penggerak Anti Korupsi (KPAK), Purwanto mengapresiasi kinerja dan konsistensi pemberantasan korupsi KPK. Di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, dalam beberapa pekan terakhir.
Baca Juga: PMK No 75 Tahun 2022, Tentang Gaji 13 ASN
Seperti penetapan status tersangka mantan Bupati Tanahbumbu Kalimantan Selatan, Mardani Maming dan terbaru KPK terima Asset Recovery Korupsi e-KTP dari AS Senilai Rp 86,6 Miliar dari Penegak hukum Amerika Serikat (US Marshal), Senin (27/6/2022).
Purwanto berharap pihak-pihak yang selama ini tendensius dan selalu menilai negatif terhadap KPK, untuk membuka mata dan tidak lagi melakukan upaya pelemahan, dengan menggiring opini pemberantasan korupsi tidak berjalan.
“Apa lagi yang diragukan, bahkan katanya figur kuat pun jika memang ada indikasi hukum dengan dua alat bukti sah KPK sampai hari ini tidak pandang bulu," tuturnya.***