JAKARTA: Pertemuan Ilmiah tahunan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) adalah wujud komitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para apoteker untuk memajukan dunia kefarmasian di Indonesia yang mandiri dalam bahan baku obat baik kimia , bahan alam serta bioteknologi.
IAI bertekad memberikan sumbangsih kepada bangsa melalui praktek kefarmasian menjamin mutu dan khasiat obat sejak diproduksi,didistribusikan dan dilayankan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Umum IAI Drs apt Nurul Falah Pairang saat menyampaikan laporan kepada Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rakernas dan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) IAI 2020, Kamis (5/11/2020).
Apoteker yang menghadiri acara pertemuan ilmiah tahunan dengan thema Achieving Health for All : Pharmacy Optimizing Primary Health Care Through Digital technology ini mencapai 4700 an.
Di dalam PIT ini terdapat sekitar 80 pembicara dalam dan luar negeri dengan 90-an oral presentasi, 51 judul poster, 39 topik webinar yang full article-nya akan dipublikasikan ke International Journal yang memiliki reputasi dengan bekerja sama FIP (International Pharmaceutical Federation). Di masa pandemi Covid-19, apoteker juga telah mengambil bagian dan akan terus berkontribusi kepada bangsa membantu pemerintah melakukan percepatan dan penanganan Covid-19 melalui kegiatan preventif dan promotive maupun pelayanan kefarmasian telah dilakukan agar masyarakat terhindar dari Covid- 19.
IAI mengikuti anjuran pemerintah untuk membentuk Satgas Covid -19 yang dipimpin oleh Apoteker Professor Doktor Keri Lestari dengan berbagai macam kegiatan sejak awal masa pandemi, mulai dari menerbitkan buku panduan pencegahan Covid 19 yang terbit dalam edisi pertama dan edisi lanjutan untuk memudahkan masyarakat tidak terpapar Covid 19.
Selain itu juga kegiatan memberikan bantuan APD, hand sanitizer,dan bantuan lainnya dimasa awal pandemic yang sedang sulit sulitnya mencari APD, masker, hand sanitizer pada masa awal pandemi yang lalu.
"Intinya, apoteker Indonesia juga ikut serta berbuat agar masyarakat terbiasa melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan, selain menjalankan praktik kefarmasian sebagaimana biasa," ucapnya.
Bekerjasama dengan Kementrian Riset/BRIN, Kementrian Kesehatan, Badan POM dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, IAI melakukan uji klinik obat bahan alam sebagai ajuvan terapi atau terapi pendamping untuk mempercepat kesembuhan pasien Covid 19.
Di antara 23 obat herbal yang kita seleksi bersama, maka obat herbal yang dalam proses uji klinik adalah Soman produksi Harvest Gorontalo International, Ob Herbal dan Immugard Produksi Deltomed. Nurul Falah juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo, dan perwakilan pemerintah lainnya yang hadir bahwa Apoteker Indonesia Siap membantu pemerintah dalam program pemerintah yang sedang berlangsung yaitu vaksinisasi massal.
Diperkiran akan dilakukan dengan jumlah 160 juta penduduk dengan 2 kali dosis berarti minimal 320 juta, belum lagi masyarakat yang melakukan vaksinisasi secara mandiri. Salah satu kompetensi apoteker adalah menjaga rantai dingin sesuai dengan suhu vaksin tersebut sejak dari sarana produksi, distribusi dan dilayankan sampai ke masyarakat di point of service masing- masing.
Nurul Falah menyerukan kepada semua pengurus PD dan PC untuk terus berkoordinasi dan merapat kepada Dinas Kesehatan masing- masing membantu program pemerintah ini. Pada kesempatan itu ia menyampaikan keinginan agar presiden beserta para Menteri kabinet Indonesia Maju dan DPR RI mewujudkan Rancangan Undang Undang Kefarmasian yang saat ini sudah masuk didalam prolegnas DPR RI yang sebelumnya prioritas 2020 menjadi prioritas 2021.
Urgensi UU Farmasi termasuk kategori important and urgent, mengingat sediaan farmasi adalah salah satu unsur ketahanan bangsa, terbukti di masa pandemi Covid 19 ini Indonesia sangat berketergantungan bahan baku obat dari luar negeri.
"Tolong bapak presiden dan DPR RI, berkenan untuk mewujudkan UU Farmasi dengan memulai pembahasannya di DPR RI. Selain UU Farmasi untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara, kami apoteker Indonesia memerlukan payung hukum untuk perlindungan dan kesejahteraan apoteker," katanya.