DEPOK: Kota Depok, Jawa Barat, dipastikan sebagai wilayah yang warganya mendapat prioritas pertama dapat vaksin Covid-19. Hal ini ditandai oleh simulasi sistem pemberian vaksin Covid-19 di Puskesmas Poned Tapos, Kecamatan Tapos, Kamis (22/10/2020).
Simulasi yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat disaksikan langsung Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, yang pekan lalu, mengatakan bahwa dia memutuskan Depok menjadi wilayah pertama yang warganya mendapat vaksin Covid-19, pada November 2020.
Terkait simulasi, orang nomor satu di Jabar yang akrab disapa Kang Emil, menuturkan bahwa simulasi bertujuan mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk vaksinasi Covid-19, dan jumlah warga yang disuntik dalam sehari. Selain itu, simulasi merupakan respons cepat terhadap pembelian vaksin oleh pemerintah pusat.
"Simulasi ini akan mengetahui satu Puskesmas dapat melakukan penyuntikan berapa kali. Misal sehari 100 orang, kami hitung berapa jumlah Puskesmas di Depok. Lalu, dikalikan jumlah sasaran yang ditargetkan. Itu pentingnya simulasi ini," tuturnya.
Semua rangkaian simulasi, mulai dari screening, cuci tangan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, proses penyuntikan, sampai menunggu 30 menit untuk melihat reaksi vaksin mendapat perhatian Emil.
Setelah simulasi, ucapnya, Pemerintah Provinsi Jabar akan membuat sejumlah skenario untuk vaksinasi. Jika kapasitas puskesmas dinilai kurang, ujarnya, akan disiapkan gedung-gedung publik.
Begitu juga apabila tenaga kesehatan vaksinasi kurang, tuturnya, Pemerintah Provinsi Jabar akan membuka pendaftaran relawan tenaga kesehatan dengan sejumlah kriteria untuk jadi penyutik dan tim panitia.
"Nanti ketahuan jumlah orang perhari yang divaksin. Apakah jumlah Puskesmas yang ada di Depok dan Jabar cukup? Kalau tidak cukup, berarti gedung serbaguna, gedung olahraga, dan gedung lain akan kita jadikan tempat vaksinasi," ucapnya.
Usulan Jabar, kata Emil, sebanyak tiga juta warga provinsi ini mendapat vaksin Covid-19. Sebab, tuturnya, Jabar khususnya untuk wilayah Bodebek karena merupakan daerah epidemiologi tinggi. Sementara pemerintah pusat berencana memvaksin Covid-19 sebanyak 9,1 juta penduduk.
"Kewenangan untuk menentukan jumlah alokasi vaksin untuk setiap provinsi itu tetap berada di pemerintah pusat," ucapnya.
Vaksinasi Covid-19, tuturnya, diprioritaskan bagi orang yang berisiko tertular, seperti tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan, tenaga kesehatan di laboratorium rujukan Covid-19, dan TNI/Polri.
Vaksinasi, ujarnya, dilakukan kepada warga yang berusia 18-59 tahun. Warga yang berusia di luar rentang tersebut, kata Gubernur, akan disuntik vaksin apabila mendapat rekomendasi dari dokter.
"Untuk yang diluar umur itu (18-59 tahun) harus menggunakan rekomendasi dari dokter. Karena vaksin yang diteliti ini tidak ada relawan usia balita, dan lanjut usia," ucapnya.
Dengan adanya penyuntikan vaksin Covid-19 pada November-Desember 2020, kata Emil, virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 tidak langsung menghilang. Masyarakat, tuturnya, harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M sampai kondisi pulih.