LOMBOK: Setelah viral video unboxing motor tim Ducati beberapa hari lalu, Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menuai insiden, yaitu batalnya race (balapan) Idemitsu Asia Talent Cup. Ajang balapan motor yang melahirkan talenta muda ini seharusnya diselenggarakan Minggu, 14 November 2021. Akan tetapi, mendadak balapan itu dibatalkan dengan alasan kekurangan marshall, petugas jaga di setiap titik lintasan tertentu.
Terkait dengan insiden tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mengkritik keras kinerja PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Sebagaimana diketahui, perusahaan pelat merah itu menjadi penanggungjawab tertinggi penyelenggaraan gelaran balapan di Mandalika.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai ITDC terbukti tidak profesional. “Untuk kesekian kalinya, terbukti ITDC tidak profesional. Ini hal sepele, tapi fatal. Masa, race batal hanya karena kurang marshall. Di Lombok memang kekurangan SDM?” tanya Hakim dalam rilisnya kepada Parlementaria, Senin (15/11/2021).
Gagalnya balapan yang telah terjadwal ini menjadi tamparan keras bagi kinerja ITDC. Hakim menganggap ini adalah cermin dari kinerja ITDC selama ini yang sangat amatiran. Ia tak dapat membayangkan jika insiden sepele ini terjadi di Superbike World Championship (WSBK) yang akan berlangsung beberapa hari lagi. Dimana semua orang sudah begitu antusias, tiket sudah terjual, hotel sudah terisi penuh, serta pariwisata mulai bergeliat.
Jika tiba-tiba batal, hal itu akan sangat fatal sekali. "ITDC harus berkaca dan cepat berbenah. Jangan malah beretorika. Jangan mempermalukan Presiden, kemarin yang meresmikan Sirkuit itu kan Pak Jokowi langsung, seremonialnya keren lagi," tegas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII tersebut.
Ia pun memang telah sejak awal mengkritik kinerja ITDC yang menjadi salah satu mitra kerja Komisi VI DPR RI. Menurutnya, dari awal pembangunan sirkuit Mandalika, kinerja ITDC dinilai tidak profesional dan menyisakan banyak masalah. Mulai dari konflik lahan dengan penduduk sekitar sampai dengan tertundanya kalender penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika. Dan kali ini ketika salah satu even balapan internasional akan digelar, berbagai insiden yang jadi cermin kinerja ITDC kembali terulang.
Insiden tersebut menjadi semacam akumulasi buruknya kinerja BUMN pariwisata itu. Dengan gelaran WSBK yang tinggal menghitung hari, ITDC kata Hakim harus segera sadar dan membenahi kinerjanya. Karena even tersebut akan sangat menentukan kepercayaan dunia serta berdampak besar bagi kebangkitan pariwisata nasional khususnya bagi perekonomian NTB.
Di sisi lain, ternyata masih banyak persoalan yang dianggap merugikan warga sekitar sirkuit Mandalika, NTB yang belum terselesaikan. Termasuk kabar mogoknya para marshal sirkuit.
Ketua Pemuda Pancasila (PP) Lombok Tengah (Loteng), M. Samsul Qomar-pun akhirnya angkat bicara.
Dalam pers rilisnya, ia mengaku sangat menyayangkan batalnya perhelatan Asia Talent kemarin, disebabkan Marshal Sirkuit Mandalika mogok.
Melihat fenomena ini, pihaknya menduga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama ITDC ini dalam keadaan kolaps dan sekarat.
“Kami tidak pernah menyalahkan para Marshal kenapa mereka mogok, mungkin saja mereka itu mogok lantaran tidak ada kepastian dari panitia, terutama pihak ITDC dan ini kami menilai kalau pihak ITDC dalam keadaan sekarat,” katanya dikutip GetnewsIndonesia, Senin (15/11/2021).
Indikasi tersebut lanjutnya, pertama pada soal pembayaran gati rugi lahan warga di KEK yang tak kunjung selesai, padahal ratusan miliar APBN sudah di sertakan, dan ini juga bisa berimbas terhadap pembayaran (gaji) dari petugas sirkuit atau Marshal yang menyebabkan mereka mogok dan balapan pun di batalkan.
“Membayar lahan saja masih banyak yang belum diselesaikan, apalagi untuk gaji para Marshal, jangan-jangan ITDC ini dalam keadaan sekarat,” sambungnya.
Batalnya gelaran IATC, Ini sangat memalukan, artinya ini adalah kelas internasional, dan yang paling menyakitkan ada pengakuan mereka (para Marshal) tidak disiapkan air minum dan sempat dilarang solat. Karena itu mereka mogok kerja.
“Jika ini benar maka kami mendorong pihak yg bertanggungjawab untuk segera di evaluasi baik dari MGPA maupun ITDC,” tegasnya.
Tidak adanya langkah konkrit yang membuat masyarakat percaya pemerintah dan ITDC beritikad baik selain segera membayar lahan masyarakat di tengah sirkuit dan KEK kemudian melakukan standar pembayaran dan memenuhi kebutuhan marshal serta melakukan prekerutan dengan terbuka agar tidak terkesan ada titipan.
“Kami meminta presiden Jokowi memberikan perhatian khusus dengan mencopot direktur ITDC serta bawahannya yang tidak becus dalam melaksanakan kerja sebagai perusahaan plat merah yang cenderung merugikan masyarakat,” tutupnya.***