: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi Si Andalan kepada para pengembang, konsultan Andalalin dan dinas perhubungan se-Jabodetabek secara hybrid.
Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung percepatan proses perizinan dan mengintegrasikan perizinan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) dengan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) di wilayah Jabodetabek.
Direktur Lalu Lintas BPTJ Sigit Irfansyah menyampaikan penerapan sistem aplikasi Si Andalan ini akan memberikan kemudahan bagi para pengembang atau kontraktor untuk mengajukan analisis dampak lalu lintas.
Baca Juga: Genjot Layanan Digital untuk Zakat dan Wisata, BPD Pemprov DKI ini Genjot Inklusi Keuangan RI
“Pemerintah membuat format perizinan yang lebih mudah dan murah sehingga diharapkan bisa memberikan kemudahan. Pada prinsipnya, Si Andalan ini untuk kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Ada aspek kemudahan, kecepatan dan keterbukaan,” kata Sigit
Selama ini BPTJ mengeluarkan izin persetujuan dokumen andalalin secara manual. Sejak tahun 2017 sampai dengam 2023, dokumen Andalalin yang telah diterbitkan sebanyak 263. Sebaran di Jabodetabek adalah sebagai berikut: Kota Bogor 21 persen, Kab Bogor 16 persen, Kota Depok 18 persen, Kota Tangerang 11 persen, Kab Tangerang 11 persen, Kota Tangerang Selatan 6 persen, Kota Bekasi 4 persen, Kab Bekasi 13 persen.
Aplikasi Si Andalan merupakan sebuah sistem pelayanan yang digunakan untuk membantu proses perizinan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di lingkungan Kemenhub secara elektronik.
Baca Juga: Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan Launching Aplikasi Layanan Digital Bebunge 2.0
Sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat (Hubdat) pada akhir tahun 2023 ini memiliki kelebihan yaitu efisien dalam waktu, membuat proses menjadi lebih transparan, mengetahui proses perbaikan dari konsultan, mengurangi limbah kertas, mengintegrasikan Andalalin dan Amdal, dan meningkatkan efisiensi ruang penyimpanan/dokumen arsip.
Sebagai langkah harmonisasi, BPTJ memberlakukan proses persetujuan dokumen andalalin di wilayah Jabodetabek secara online sejak tanggal 1 Januari 2024.
Kasubdit Andalalin Ditjen Hubdat Kemenhub, Suria Abdi, yang menjadi pembicara pada acara sosialisasi tersebut menyampaikan bila sebelumnya waktu perizinan Andalalin baru selesai 15 hari, namun dengan aplikasi Si Andalan maka waktu lamanya proses perizinan menjadi hanya tiga hari saja. Kemudian, kriteria perizinan dibagi menjadi tiga klaster, yakni bangkitan rendah, sedang, dan tinggi.
Baca Juga: Tingkatkan Layanan Digital, Bank DKI dan DPD Perbarindo Kolaborasi Hadirkan Abank BPR
"Kriteria bangkitan rendah hanya membutuhkan persyaratan administrasi, lalu bangkitan sedang hanya cukup membuat rekomendasi teknis yang nantinya akan ditetapkan menjadi rekomendasi andalalin, dan yang terakhir bangkitan tinggi yakni terdiri dari infrastruktur atau kawasan besar," ujar Suria.
Penerapan aplikasi Si Andalan di wilayah Jabodetabek ini juga disambut baik oleh perwakilan Ikatan Ahli Andalalin Indonesia (IKALINDO) Dr Ir Haris Muhammadun. Haris mengutarakan penggunaan aplikasi Si Andalan membuat proses pengurusan andalalin menjadi lebih efisien, transparan, dan fleksibel sehingga baik untuk dunia investasi.