: Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk lebih fokus kepada penanganan sampah dan rehabilitasi mangrove.
Respon positif parlemen tersebut setelah Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup mengajukan pagu indikatif anggaran tahun 2024 sebesar Rp69,60 Miliar dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, pekan lalu.
Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk layanan fasilitas dana bergulir kehutanan dan layanan kerjasama pengelolaan dana lingkungan hidup.
“Akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar dana yang dikelola BPDLH difokuskan pada kegiatan-kegiatan nyata yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti pengelolaan sampah hingga pengelolaan lahan mangrove. Untuk itu, seperti apa realisasi dari penugasan tersebut sampai saat ini. Kami juga berharap agar program-program BPDLH, khususnya terkait program penanganan sampah dan pengelolaan mangrove dapat tersalurkan di daerah pemilihan kami,” ujar Wakil Rakyat DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII, meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.
Putri Ketua DPR RI ke 17, Ade Komarudin ini menyebut Kabupaten Bekasi memiliki kawasan hutan mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Muara Gembong yang perlu segera direvitalisasi.
Hal ini menjadi prioritas karena hampir 93,5 persen kawasan tersebut telah dialihfungsikan menjadi tambak dan lahan pertanian masyarakat.
"Padahal, fungsi hutan mangrove sangat penting untuk menahan abrasi pantai dan menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir. Sehingga, dana lingkungan yang dikelola BPDLH, khususnya terkait pengelolaan lahan mangrove, dapat membantu Pemda untuk memperbaiki penanganan kawasan tersebut,” beber Srikandi Milenial Golkar di Komisi XI DPR RI ini.
Puteri juga berharap agar program BPDLH juga diarahkan untuk penanganan sampah di daerah.
Menurutnya, per Agustus 2022, volume sampah Kabupaten Karawang tercatat mencapai 1.200 ton perhari. Namun, hanya sekitar 350 ton sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Makanya, masih sering kita temui sampah yang tidak terangkut dan menumpuk. Sehingga, ketika turun ke desa, masyarakat sering mengadu terkait pengelolaan sampah hingga revitalisasi bank sampah. Jadi, kami berharap Kementerian Keuangan lewat BPDLH ini bisa turut andil dalam ⁸penanganan sampah,” tegas Ketua DPP Partai Golkar ini.
Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menyatakan kegiatan penanganan sampah dan revitalisasi mangrove termasuk dalam program BPDLH yang sedang dirumuskan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Ini memang termasuk dalam programnya, tapi masih membutuhkan persetujuan bersama dari K/L teknis. Ini sekarang yang sedang dirumuskan bersama KLHK yang menangani sampah. Setelah ini jalan, kita bisa segera deploy [salurkan], dan wilayahnya bisa check bersama BPDLH,” urai Prima. ***