: Anggota Badan Kerja Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Puteri Komarudin tekankan WTO untuk adopsi kebijakan perdagangan global yang menghormati dan mendukung kemajuan negara berkembang dan negara terbelakang di pasar perdagangan internasional.
Penegasan Legislator DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini saat mengikuti Sesi ke-51 Steering Committee Konferensi Parlemen tentang Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO) yang dihelat organisasi parlemen dunia (Inter-Parliamentary Union/ IPU) dan Parlemen Eropa yang diselenggarakan pada 25-30 April 2023 lalu di Brussels, Belgia.
Konferensi tersebut mewadahi aksi parlemen dunia untuk mengawasi dan memberi masukan terkait kebijakan perdagangan internasional yang diterbitkan WTO.
“Konferensi Tingkat Menteri ke-12 WTO tahun lalu sangat kami apresiasi karena mampu menghasilkan banyak kesepakatan penting. Seperti, Perjanjian Subsidi Perikanan tahap pertama, kesepakatan fleksibilitas hak kekayaan intelektual dan transfer teknologi terkait vaksin Covid-19 dan mandat untuk mereformasi kelembagaan WTO. Namun, tentu masih banyak catatan yang perlu kami sampaikan untuk dicapai pada Konferensi ke-13 mendatang,” ujar Puteri Komarudin menanggapi paparan Direktur Jenderal WTO Dr. Ngozi Okonjo-Iweala terkait perkembangan kebijakan terbaru WTO, pekan lalu.
Dalam pidato tanggapannya, Srikandi Milenial Golkar ini juga menyebut peran vital parlemen dalam mendorong tercapainya kesepakatan WTO yang adil, saling menghormati, dan saling menguntungkan,terlebih bagi negara berkembang dan negara terbelakang.
Puteri juga menekankan, di tingkat nasional, setiap parlemen dan pemerintah negara anggota harus dapat bekerja sama untuk meratifikasi dan melaksanakan kesepakatan WTO ke-12 kemarin, termasuk DPR RI.
"Khususnya, kami sangat menantikan tercapainya kesepakatan tahap dua Perjanjian Subsidi Perikanan. Antar negara pun, parlemen harus berkolaborasi untuk mendorong pemerintah negara anggota mencapai kesepakatan, khususnya untuk memperluas waiver HKIagar mencakup skema diagnosis dan terapi Covid-19,” jelas Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan dan Perbankan ini juga mengingatkan WTO dan parlemen negara sahabat untuk mencapai kesepakatan yang dilandasi norma-norma internasional, seperti prinsip tanggung jawab bersama dengan bobot yang berbeda yang merefleksikan kapabilitas dan karakteristik unik setiap negara.
Serta, memerhatikan pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan pembangunan berkelanjutan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan.
“Kami pertegas agar Konferensi tingkat Menteri ke-13 nanti mempertimbangkan pertumbuhan sosio-ekonomi yang inklusif bagi negara berkembang dan negara terbelakang. Dan menjadikan hal tersebut sebagai prioritas dalam proses negosiasi dan penyusunan kesepakatan mendatang,” pungkas putri sulung Ketua DPR RI ke 17, Ade Komarudin ini.
Delegasi DPR RI kali ini dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon yang didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez, dan Anggota BKSAP DPR RI Puteri Komarudin, Agustina Wilujeng, dan Linda Megawati. ***