: Perang Rusia-Ukraina memasuki babak baru. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu memastikan kedua negara yang sedang berperang itu sudah membuat kemajuan dalam negosiasi mereka untuk menghentikan perang. Rusia dan Ukraina sudah mendekati kesepakatan.
Menurut Menlu Turki, Mevlut Cavusoglu, memang bukan hal yang mudah untuk berdamai saat perang anatar Turki dan Rusia itu sedang berlangsung, karena warga sipil terbunuh. "Tapi kami ingin mengatakan bahwa momentum masih diperoleh,” ujarnya seperti dikutip dari aljazeera.com dari Provinsi Antalya di Turki selatan pada hari Minggu (20/3/2022).
Cavusoglu sudah bertemu dengan menteri luar negeri Sergei Lavrov dari Rusia dan Dmytro Kuleba dari Ukraina. Dia juga mengatakan bahwa Turki telah melakukan kontak dengan tim perunding dari kedua negara tetapi, dia menolak untuk membocorkan rincian pembicaraan karena “kami memainkan peran mediator dan fasilitator yang jujur.”
Baca Juga: Cerita Sepasang Kekasih Ukraina Ikuti Pelatihan Untuk Siap Perang
Seperti diketahui, pasukan Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Presiden Vladimir Putin menyebut tindakan negaranya sebagai "operasi khusus" yang dimaksudkan untuk mendemiliterisasi Ukraina dan membersihkannya dari apa yang dilihatnya sebagai nasionalis berbahaya.
Ukraina dan Barat mengatakan Putin melancarkan perang pilihan yang agresif. “Kami melihat bahwa para pihak hampir mencapai kesepakatan," ujar Cavusoglu.
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar harian Hurriyet, juru bicara kepresidenan Ibrahim Kalin mengatakan bahwa kedua pihak sedang merundingkan enam poin. Mulai dari soal netralitas Ukraina, perlucutan senjata dan jaminan keamanan, yang disebut “de-Nazifikasi”, penghapusan hambatan penggunaan bahasa Rusia di Ukraina, status republik yang memisahkan diri di wilayah Donbas dan status Krimea yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014.
Baca Juga: Presiden Ukraina Peringatkan Bahwa Perang Akan Rugikan Rusia Selama Beberapa Generasi
Ukraina dan Barat telah menolak referensi Rusia untuk "neo-Nazi" dalam kepemimpinan Ukraina yang dipilih secara demokratis sebagai propaganda tak berdasar.***