: Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong kerja sama di sektor keuangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Tiongkok.
“Tiongkok telah menjadi pionir dalam pengembangan mata uang digitalnya yaitu Yuan Digital. Proyek ini telah diinisiasi sejak tahun 2014 dan telah dilakukan uji coba pada tahun 2020. Karena saat ini Bank Indonesia tengah mengkaji rencana Rupiah Digital. Tentu, kami ingin mendalami seperti apa implementasi Yuan Digital. Terutama dari segi desain, infrastruktur, manfaat, hingga risikonya,” ujar Puteri kepada di sela-sela menerima kunjungan delegasi dari Parlemen Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (13/6/2024).
Hadir pada kesempatan ini, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana, Wakil Ketua BKSAP Gilang Dhielafararez, Wakil Ketua BKSAP Sukamta, serta Anggota BKSAP Muslim.
Adapun delegasi Parlemen Tiongkok diwakili oleh Anggota Standing Committee dan Wakil Ketua Foreign Affairs Committee yaitu Fu Ziying, Wang Ke, He Huaw.
Puteri yang menjadi Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) antara Parlemen Indonesia dan Parlemen Tiongkok ini juga menyoroti terkait pentingnya kolaborasi lintas negara untuk mengatasi peredaran produk keuangan ilegal yang semakin marak seiring perkembangan digitalisasi.
"Sejak tahun 2017, kami telah memblokir lebih dari 7.500 aplikasi pinjaman online ilegal. Jumlah ini tentu berpotensi lebih besar lagi. Karena perlu diketahui sekitar 34 persen server dari pinjaman online ilegal ini berasal dari luar negeri. Untuk itu, kami mengajak Parlemen Tiongkok untuk memerangi persoalan ini,” tegas Puteri yang juga Anggota Komisi XI DPR RI dengan lingkup bidang keuangan dan perbankan ini.
Lebih lanjut, Puteri juga mengajak Parlemen Tiongkok untuk mengawal kerja sama yang telah terbangun antara Bank Indonesia dengan Bank Sentral Tiongkok atau People’s Bank of China (PBC) terkait kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS).
"Kerja sama ini telah terjalin sejak tahun 2021. Tentunya, kami berharap kerja sama ini dapat mendukung stabilisasi nilai tukar seiring pengurangan ketergantungan pada mata uang tertentu di pasar valuta asing domestik, seperti dolar,” ungkap Puteri.
Ketua DPP Partai Golkar ini menilai kunjungan Parlemen Tiongkok ini bisa semakin merajut hubungan kemitraan yang kuat dan konkret di berbagai bidang, seperti pengembangan ekonomi digital dan pengembangan kendaraan listrik. ***