: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga akan memimpin Delegasi Indonesia ke sidang Commission on the Status of Women (CSW) atau Komisi Status Perempuan ke-67, yang akan berlangsung, di Markas Besar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, 6-10 Maret 2023
Menteri PPPA akan membawa delegasi Indonesia di minggu pertama perhelatan itu. '
Sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia, Menteri PPPA akan menyampaikan National Statement terkait tema prioritas tahun ini. Yaitu, 'Inovasi dan perubahan teknologi, serta pendidikan di era digital, untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan'.
Baca Juga: Bertemu di Amman, Menaker Tawarkan Kerja Sama Ketenagakerjaan pada Menteri Perburuhan Palestina
"Selain itu, saya pun akan berpartisipasi pada sesi Ministerial Roundtable Tema A, praktik baik dalam mengatasi masalah gender dalam dunia digital dan mempromosikan pendidikan di era digital untuk mencapai kesetaraan gender,” terang Menteri PPPA dalam penyataannya, di Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Tidak hanya membacakan National Statement dan berpartisipasi pada Ministerial Roundtable, Menteri PPPA dan para Delegasi Indonesia pun akan turut, pada sesi dialog interaktif bertemakan 'Tantangan dan kesempatan dalam meraih kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di daerah perdesaan'.
Tema itu sejalan dengan praktik program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia pada tingkat pedesaan.
Menteri PPPA menyampaikan, Pemerintah Indonesia berencana akan menyelenggarakan side event, dengan mengambil tema besar yang diangkat pada Sidang CSW ke-67.
Sementara itu, di sela pelaksanaan rangkaian sidang, Menteri PPPA dan Delegasi Republik Indonesia, juga berencana akan melakukan beberapa pertemuan bilateral dan pertemuan tingkat tinggi informal dalam rangka keketuaan Indonesia pada ASEAN dan MIKTA.
“Delegasi Republik Indonesia yang saya pimpin diharapkan dapat bekerja secara optimal. Dalam rangka menyuarakan suara perempuan dan anak perempuan Indonesia di depan negara-negara Anggota PBB, serta dapat mengimplementasikan hasil yang kami dapat selama perhelatan sidang CSW ke-67 bagi peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di Indonesia,” papar Menteri PPPA.
Di bagian lain, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Lenny N Rosalin mengemukakan, selama dua minggu, Sidang CSW ke-67 meliputi General Discussion, Ministerial Roundtable dan Interactive Dialogue serta Side Events.
Seluruh peserta sidang akan melakukan negosiasi, diskusi lebih lanjut, dan menyepakati outcome utama. Terkait tema prioritas yang telah dibahas selama sidang berlangsung berupa Agreed Conclusions.
Dia menyatakan, Agreed Conclusions berisikan analisis dari tema prioritas dan sejumlah rekomendasi konkrit bagi pemerintah, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait hingga tokoh masyarakat. Yang akan diterapkan di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.
"Kami bersama-sama Kementerian Luar Negeri dan Delegasi Republik Indonesia lainnya, akan fokus pada pembahasan isu-isu perempuan dan anak perempuan," ujar Lenny.
Berdasarkan tema yang diangkat yakni, inovasi dan perubahan teknologi, serta pendidikan di era digital. Untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Yang sekiranya dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib mengungkapkan, CSW merupakan pertemuan terbesar di dunia dengan kurang lebih 6.000 partisipan dari seluruh dunia.
Yang terdiri dari menteri-menteri urusan perempuan dan delegasinya dari 192 negara, non-profit organizations (NGO), serta lembaga-lembaga riset lain terkait urusan perempuan.
“Setiap tahun CSW mengusung tema yang berbeda-beda dan Indonesia perlu mempersiapkan hal-hal terkait, serta sesuai dengan tema dalam menyampaikan pesan dan pandangan Indonesia terkait isu-isu perempuan," terangnya.
CSW ini, ungkapnya, merupakan pertemuan intergovernmental yang diharapkan mendapatkan outcome, berupa standar norma peraturan terkait isu-isu perempuan di dunia.
"Memperkuat kebijakan nasional, konvergensi kebijakan nasional menjadi standar internasional, serta menyampaikan best practices dan lessons learned," Imbuh Achsanul.
Untuk memastikan adanya pertukaran pikiran terkait permasalahan perempuan. Yang muncul dan menemukan solusi terbaik, untuk menuntaskan permasalahan tersebut.
Perlu diingat bahwa kedatangan Indonesia akan memiliki pengaruh, untuk terlibat dalam negosiasi-negosiasi dalam mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi ini bersifat progresif tapi tidak kontroversial.
"Indonesia juga akan memunculkan bukti bahwa norma untuk memberdayakan dan melindungi perempuan dapat dibangun di Indonesia,” tutur Achsanul. ***