: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali melakukan penyisiran dalam Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Utara, Selasa (7/3/2023).
Dalam rangka mendorong percepatan penurunan angka stunting, Menko PMK minta Dinas Kesehatan untuk segera menghitung kebutuhan jumlah alat Ultra Sonografi (USG) dan Antropometri bagi Puskesmas serta Posyandu, yang berguna untuk deteksi dini gejala stunting pada bayi.
"Soal USG dan Antropometri tahun ini seluruh Puskesmas maupun Posyandu harus punya kedua alat itu. Karena, sasaran kita lebih kepada bayi di dalam kandungan," terang Menko PMK..
Baca Juga: BPJAMSOSTEK dan Direktorat Binmas Polda Metro Jaya Kerja Sama Gelar Sosialisasi ke Bhabinkamtibmas
Sehingga, intervensi yang dilakukan lebih kepada memberikan makanan bergizi, kepada ibu yang sedang hamil. "Itu jauh lebih efektif," ucapnya.
Dilansir dari data SSGI, Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah dengan kategori prevalensi stunting tinggi. Berada di peringkat ke-19 dari seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2022.
Namun, prevalensi Provinsi Sumatera Utara menurun 4,7 persen dari tahun 2021 yakni 25,8 persen menjadi 21,1 persen di tahun 2022. .
Kabupaten Labuhan Batu Utara menjadi wilayah yang memiliki angka stunting terendah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 7,3 persen. Sedangkan, Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi wilayah yang angka stuntingnya paling tinggi yakni sebesar 39,4 persen.
Menko PMK menekankan, titik fokus pencegahan stunting adalah memberikan perhatian penuh kepada para ibu hamil.
"Suaminya juga harus mengantarkan kalau periksa. Agar mengetahui kondisi janin yang dikandung istrinya sejak dini," tuturnya.
Intervensi juga terus dilakukan dengan berbagai Inovasi yang dijalankan pemerintah kabupaten/ kota. Seperti menggencarkan sosialisasi gemar makan ikan, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, hingga membentuk komitmen bersama rembuk stunting pada tingkat kecamatan dan desa.
Juga inovasi 'bapak asuh stunting' yang melibatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) mendapat apresiasi Menko PMK Gerakan itu perlu diperluas untuk penguatan asupan bergizi ibu-ibu, yang janinnya dideteksi USG bergejala stunting.
Selain penanganan stunting, Menko PMK juga tekankan pentingnya upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di masing-masing desa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen. Di mana tahun 2021 sebesar 1,39 persen menjadi 2,04 persen tahun 2022.
Kondisi itu menggambarkan belum optimalnya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. "Optimalkan penggunaan dana desa, untuk memberikan bantuan langsung tunai, pembangunan sanitasi air bersih dan jamban serta pemberian bansos dari pemerintah daerah pada keluarga miskin ekstrem sesuai data P3KE," tutur Menko PMK.
Pada kesempatan ini, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan, Pemerintah Provinsi telah mengambil sejumlah langkah dalam hal penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, secara massif sejak beberapa tahun terakhir.
Pemprov Sumatera Utara sudah melakukan berbagai upaya, yakni dengan penguatan kegiatan pemberian asupan makanan bergizi hingga program bantuan lainnya.
"Kami sedang berusaha menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa kabupaten yang masih membutuhkan penanganan yang lebih kuat menurut potensinya," ujar ya.
Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini, lanjutnya, terus diupayakan baik dari segi pendataan hingga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lainnya.
Baca Juga: Tingkatkan Kualitas SDM, Kolaborasi Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Langkah Penting
DIa menargetkan angka prevalensi stunting di Sumut dapat terus menurun, hingga sesuai target nasional 14 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen. Karenanya, setelah menyempurnakan data (validitas data), Pemprov berupaya melibatkan bantuan berbagai pihak.
Seperti keberadaan mahasiswa yang menggelar praktek kerja lapangan, serta penempatan dokter muda di kawasan yang dinilai membutuhkan. ***