: Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memperoleh pengawalan khusus, dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy
Hal tersebut disampaikan Menko PMK dalam kegiatan Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara daring di Provinsi Sulteng, Senin (27/03/2023).
Prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem Sulteng masih sangat tinggi. Berdasarkan data SSGI 2022, prevalensi stunting 28,2 persen.
Angka tersebut mengalami penurunan sedikit dari tahun 2021, yakni sebesar 29,7 persen. Kemudian, angka kemiskinan ekstrem berdasarkan data BPS 2022 masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,02 persen. Angka nasional 2022 stunting 21,6 persen dan kemiskinan ekstrem 2,04 persen.
Dalam rakor itu, hadir Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma'mun Amir; Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi; Pj Bupati Buol Moh Muchlis; Pj Bupati Banggai Kepulauan Ikhsan Basir; Bupati Donggala Kasman Lassa; Wakil Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu; Wakil Bupati Toli-Toli Mohammad Besar Bantilan; Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai; Wakil Walikota Palu - Reny A Lamadjido; Wakil Bupati Morowali Utara Djira K; Bupati Poso Verna Inkiriwang; Bupati Banggai Amirudin; Bupati Kabupaten Morowali Taslim; serta Sekda Banggai Laut Ruslan.
Kemudian, dari perwakilan Kementerian dan Lembaga hadir Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, perwakilan Setwapres Suprayoga Hadi, Dirjen Adwil Kemendagri Safrizal ZA. Perwakilan Kementerian PUPR, perwakilan Kemenkes, serta perwakilan KemendesPDTT.
Beberapa daerah masih memiliki angka stunting yang cukup tinggi di atas 30 persen. Seperti Kabupaten Sigi adalah daerah yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, yakni mencapai 36,8 persen. Angka itu turun dari di 2021 sebesar 40,7 persen.
Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi menyampaikan, upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut, seperti mewajibkan setiap desa untuk menyiapkan lahan seluas tiga hektare, untuk keluarga yang berisiko stunting.
Meski demikian, Sigi masih mengalami kendala dalam pengelolaan irigasi serta infrastruktur yang kurang memadai.
Baca Juga: Pengawas Ketenagakerjaan Wajib Pastikan Kesepakatan Pengusaha dan Pekerja Sesuai Permenaker 5/2023
Kemudian, stunting di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 31,3 persen. Hal ini disebabkan karena kurangnya akses air bersih.
Wakil Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu menyatakan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperoleh air bersih di daerah tersebut. Namun, masih belum berhasil dilakukan.
Bahkan, terdapat dua desa yang masih menggunakan air hujan untuk mendapatkan air bersih.
Selain itu, Kabupaten Donggala memiliki angka stunting mencapai 32,4 persen. Untuk mengatasi masalah itu Bupati Donggala Kasman Lassa menjelaskan, pemkab melakukan berbagai upaya.
Seperti membentuk Rumah Cegah Stunting dengan tujuan untuk mengetahui kondisi masyarakat berisiko stunting di daerah tersebut. Sehingga, dapat melibatkan seluruh masyarakat mengenai betapa pentingnya menurunkan stunting.
Kemudian, di Kabupaten Buol masalah transportasi dan infrastruktur yang terbatas membuat angka stunting di daerah ini masih cukup tinggi, yaitu 32,7 persen.
Masalah transportasi, jarak untuk menempuh ke pusat kota memerlukan waktu hingga 16 jam perjalanan juga menghambat penanganan kemiskinan ekstrem. Selain itu, akses transportasi udara sejak tahun 2020 masih terhenti sejak adanya pandemi Covid-19.
Solusi Sanitasi, Air Bersih, Infrastruktur
Dari paparan kepala daerah terungkap kurangnya sarana sanitasi, air minum, air bersih, disertai sarana prasarana dan infrastruktur sebagai penghambat penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Menko PMK minta seluruh pemda, terutama Bappeda, untuk merancang secara menyeluruh tentang kebutuhan sanitasi air minum dan air bersih. Rancangan ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR, agar bisa dipercepat realisasinya
Dia juga minta supaya Kementerian PUPR, agar memberikan perhatian khusus kepada Sulteng.
"Saya akan kawal terkhusus Sulteng ini agar pemenuhan sanitasi, air bersih, air minum bisa dilakukan maksimal. Sehingga, target penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem bisa dilaksanakan dengan baik," ujarnya.
Di sisi lain, Menko PMK menyatakan, untuk mengatasi stunting di Provinsi Sulteng bisa dibantu dengan memanfaatkan potensi ikan laut yang sangat kaya. Dia minta supaya pemanfaatakan ikan laut, yang merupakan sumber nutrisi tinggi, bisa dimaksimalkan untuk mengatasi stunting.
"Sulawesi Tengah ini khas dengan produk ikannya yang melimpah. Mestinya kalau bisa dimanfaatkan secara maksimal, tidak ada stunting di Sulawesi Tengah. Karena asupan gizi, terutama protein hewaninya melimpah," tutur Menko PMK.
Apalagi, lanjutnta, asam folat dari ikan lautnya alami, bisa untuk men-drive perkembangan. Yang mungkin akan bisa melahirkan generasi muda berprestasi. Yang akan menjadi penerus Presiden RI ke-3 BJ Habibie, yang merupakan tokoh dari Sulawesi.***