: Terkait masalah stunting dan kemiskinan ekstrem, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu, (21/5/2023).
Dalam kunjungannya, Menko PMK berdialog dengan masyarakat dan pemerintah daerah, untuk mendengarkan langsung permasalahan dan progres penanganan penurunan stunting dan kemiskinan esktrem
Pengecekan progres stunting dan kemiskinan ekstrem itu, dihadiri pula Staf Ahli Bidang SDGS Kemenko PMK Agus Suprapto, Staf Khusus Kementerian Sosial Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri Faozan Amar, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Sujardianto.
Tampak turut hadir Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, Direktur Utama PT PNM Venture Capital Rahfie Syaefulshaaf, Deputi Direktur BPJSlAMSOSTEK Wil. Jatim Hadi Purnomo, Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo Heri Susanto, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Misbah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Feni Apridawati, Camat, Lurah se-Kabupaten Sidoarjo, Bidan, Kader, Pendamping PKH, Pendamping PNM, serta perwakilan masyarakat
Berdasarkan laporan Pj Sekda Kabupaten Sidoarjo Andjar Sujardianto, tahun 2022 presentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sidoarjo sebesar 1,32 persen. Presentase ini menurun dibanding tahun 2021 sebesar 2,36 persen.
Sementara, berdasarkan data P3KE Kemenko PMK yang telah dipadu padankan dengan DTKS jumlah penduduk miskin ekstrem kabupaten sidoarjo yang berada di desil 1 berjumlah 15.986 orang tersebar di 18 kecamatan. Jumlah ini menurun dibanding data awal sebesar 34.728 orang.
Andjar mengatakan, dari data itu masih ada 1645 orang yang belum mendapatkan bantuan sosial. "Angka itu menjadi basis data untuk memberikan program intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten Sidoarjo," tutur Andjar.
Dikemukakannya, Program intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan Pemkab Sidoarjo, antara lain bantuan untuk siswa dan mahasiswa keluarga miskin, bantuan rehabilitasi sanitasi dan rumah tidak layak huni, bantuan makanan gratis bagi lansia dan disabilitas berat, bantuan pangan non tunai, serta bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
"Intinya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen kuat, untuk penghapusan kemiskinan ekstrem. Yang dicanangkan sebagai program prioritas Pemerintah Pusat," ungkap Andjar.
Dalam arahannya, Menko PMK Muhadjir Effendy berharap Kabupaten Sidoarjo dapat mencapai target nasional yaitu 0 persen kemiskinan ekstrem dan 14 persen prevalensi stunting pada 2024.
“Alhamdulillah tadi saya dengar laporan pak sekda dan lihat proses penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita dengan antropometrinya oleh bidan sudah baik,” ujar Menko PMK.
Berdasarkan data prevelensi stunting menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo sebesar 16,1 persen atau meningkat 1,3 persen dibanding 2021.
Menko PMK minta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menambah Antropometri dan USG di Puskesmas dan Posyandu. Agar pemeriksaan kesehatan balita dan ibu hamil dapat secara maksimal dilakukan semua puskesmas dan posyandu di Kabupaten Sidoarjo.
Menko PMK mengatakan, Pemerintah Daerah cukup mengajukan ke Pemerintah Pusat melalui Kemenkes untuk pengadaan kedua alat itu. Jika sudah ada dalam alokasi DAK dan APBD untuk USG & Antropometri.
Dia juga minta dialokasikan untuk pengadaan makanan sehat tidak hanya bagi bayi stunting, namun juga untuk yang tidak stunting. Menjo PMK juga minta dinas kesehatan menanggung biaya pemeriksaan USG sebulan sekali untuk ibu hamil di Rumah Sakit.
Menko PMK menekankan, penanganan stunting sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini. Sebelum pernikahan, sebelum kelahiran, hingga fase bayi, anak-anak, dan dewasa.
Karenanya, dia minta pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi sampai tingkat kelurahan dan desa memberikan perhatian khusus demi terciptanya SDM unggul dan berkualitas.***