SEMARANG: Perundungan dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di tempat pendidikan, sudah sangat memprihatinkan. Pemprov Jateng menaruh perhatian serius pada kasus tersebut.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, langsung memerintahkan dinas terkait untuk mengambil langkah konkret agar kasus serupa tidak terjadi lagi.
Ganjar menegaskan, ini momentum tepat untuk memperhatikan persoalan perempuan dan anak. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak peristiwa kekerasan seksual dan perundungan diberitakan. Apalagi di Jateng juga ditemukan kasus kekerasan seksual yang dilakukan guru di Cilacap.
"Kemarin saya minta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kerja kita nampaknya harus lebih keras lagi. Dinas pendidikan saya minta kumpulkan semua guru dan kepala sekolah, nggak boleh ada lagi cerita seperti ini," kata Ganjar usai menjadi narasumber di "Ngobrol Penak Sareng Mas Ganjar" dalam rangka memperingati Hari Ibu di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (16/12/2021).
Ganjar meminta, agar di setiap ruang publik atau yang sulit dijangkau dipasang CCTV. Sebab, beberapa kasus kekerasan seksual tersebut dilakukan di tempat yang seharusnya anak merasa nyaman.
"Kalau perlu pasang CCTV di sekolah-sekolah itu. Jika tidak kita akan kecolongan bahkan di tempat yang seharusnya anak merasa nyaman pun itu menjadi tempat yang berbahaya," katanya.
Selain itu Ganjar juga menyampaikan bahwa isu perempuan yang hari ini mulai banyak diangkat dan dibicarakan adalah kondisi tekanan ekonomi. Ia mendorong perempuan untuk bangkit dan kebangkitan itu penting guna mendapatkan pendampingan dari pemerintah.
"Hari ini yang lebih praktis kegiatan kita untuk mendorong agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan apalagi ekonomi. Banyak pelatihan dibuat, pendampingan dilakukan, akses permodalan dilakukan bahkan pendataan dilakukan dari Dinas Perempuan dan Anak terus kemudian kita kawinkan dengan Dinas Koperasi UMKM, lalu dibuat pelatihan termasuk pekerja migran, khususnya dari perempuan dan Dinas Tenaga Kerja. Itu yang coba kita dorong," jelasnya.
Terkait kesetaraan gender, Ganjar menilai kesadaran harus dibangun bersama. Pemahaman dalam proses pengambilan keputusan juga harus memperhatikan kesetaraan gender.
Misalnya di Jateng dalam Musrenbang selalu melibatkan dan mendengar masukan dari kelompok perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Dalam dialog, Ganjar juga mendengarkan cerita dari Sulyati, perwakilan ibu-ibu dari Kendal, dan Rima Astuti dari pendamping perempuan pekerja informal. Sulyati menyampaikan bahwa di desanya sangat kesulitan mengakses fasilitas kesehatan dan lainnya. Desa Gempol Sewu, Kendal, terpisah oleh sungai sehingga harus menggunakan perahu untuk mengakses fasilitas umum seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Pendidikan, dan lainnya.
"Tadi ada pertanyaan dan permintaan, Pak Ganjar saya tidak punya faskes yang baik maka banyak orang melahirkan dalam perjalanan, di transportasi seadanya begitu, mungkin perlu juga dibuat jembatan. Tadi kalau tidak salah di Kendal. Untuk yang seperti ini langsung saya minta dinas untuk menindaklanjuti," jelasnya.
Dari pendamping pekerja perempuan sektor informal menyampaikan bahwa mereka yang kerja di rumah merasa kesulitan untuk mengakses BPJS.
"Tentu saja fasilitas dari pemerintah menjadi penting. Saya kira dalam trend politik ke depan isu terkait perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian serius," katanya.***