JAKARTA: "Kita tahu stunting dan gizi buruk itu mempengaruhi kecerdasan seseorang. Kami PKK lebih fokus dan berkomitmen bagaimana mencegahnya, supaya kasus stunting dan gizi buruk tidak mengalami kenaikan," ujar Ketua TP PKK Provinsi NTT Julie Sutrisno Laiskodat, di sela kunjungannya ke Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, di Kantor BKKBN Pusat, Jakarta, Kamis (3/2/2022l.
Kunjungan Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut, dalam rangka percepatan penurunan stunting di NTT. Julie mengakui, saat ini angka stunting di Provinsi NTT masih sangat tinggi dan memperngaruhi kualitas SDM nantinya.
Dia juga menambahkan, NTT ini SDM nya butuh untuk menaikkan strandar, walaupun alamnya luar biasa. "Saya melihat kelemahan pendidikan dan kesehatan di NTT," imbuhnya.
Dijelaskannya, PKK mempunyai program yang sudah berjalan 3 tahun. PKK juga sudah adakan 2 tahun berturut-turut itu, adalah menu untuk sarapan bersama mulai dari tingkat PAUD, SD di seluruh desa.
"Model ini juga sampai ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Itu selama 2 tahun dan itu bagus, gizinya dan perkembangannya untuk mencegah stunting baru," ujar Julie.
Pada kesempatan ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (HC) dr Hasto Wardoyo Sp OG (K) menyambut baik komitmen TP PKK NTT. Dalam rangka percepatan penurunan stunting.
"Kita ini betul-betul membutuhkan PKK, dengan Perpres Nomor 72 tahun 2021, yang saya usulkan ke Pak Presiden, harus ada Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk mencari solusi. Unsur PKK, Bidan dan ada penyuluh KB ini istilahnya 3 serangkai yang ada di desa," tutur dokter Hasto.
Dikatakannya, harus kerja sama full dengan PKK, sekarang ini yang sudah disiapkan yaitu regulasi. Gubernur menjadi ketua pengarah, dalam regulasi itu Wakil Gubernur menjadi ketua pelaksana. Namun, kebijakan full ada di Gubernur, PKK pula menjadi salah satu unsur ketua.
"Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT saya bisa jadikan sekretaris tim itu," ujarnya. Dia juga menyebutkan, untuk menggerakkan semua tim percepatan penurunan stunting di Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, harapannya NTT ada special treatment.
"Karena, memang kondisinya harus kita tempuh betul supaya keadilan secara nasional terjadi di sana," ucapnya.
Sebetulnya, lanjut dia, pelayanan KB nya, masyarakat itu sangat welcome. Jadi, untuk dorongan, anggaran sudah kami taruh di Kabupaten dan Kota di Dinas KB nya.
"Untuk memudahkan pelayanan, sekarang ini kan alat kontrasepsi, baik susuk maupun IUD, serta yang lainnya mau berapa pun kita cukupi," kata dokter Hasto.***